Category Archives: Perpajakan

Jadwal Training 2017 – Training Schedule 2017

Berikut Informasi Jadwal Training 2017  / Schedule Training Tahun 2017

Kategori : MINING / PERTAMBANGAN / GEOLOGY TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : BUDGETING, BANKING, ACCOUNTING & FINANCE TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : HRD & LEADERSHIP, MANAGEMENT TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : SALES AND MARKETING TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : PROJECTS, CONTRACTS, PURCHASING & TENDERS TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : SECURITY TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : INFORMATION TECHNOLOGY ( IT ) TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : HUKUM / LEGAL TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & LAB TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : TECHNICAL , ENGINEERING & MECHANICAL TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : ELECTRICAL & INSTRUMENTATION TRAINING 2017 ( Lihat disini )

Kategori : OIL AND GAS TRAINING 2017 ( Lihat disini )

JADWAL TRAINING 2017 / JADWAL PELATIHAN TAHUN 2017 / JADWAL DIKLAT 2017 / JADWAL SEMINAR 2017 / JADWAL WORKSHOP 2017 / JADWAL BIMTEK 2017 – TERBARU  BULAN  JANUARI 2017 – FEBRUARI 2017 – MARET 2017 – APRIL 2017 – MEI 2017 – JUNI 2017 – JULI 2017 – AGUSTUS 2017 – SEPTEMBER 2017 – OKTOBER 2017 – NOVEMBER 2017 – DESEMBER 2017

Permintaan Brosur penawaran Training ( Harga, Waktu dan Tempat) silahkan Menghubungi kami.

Catatan :

  • Pelatihan ini dapat di-customized sesuai kebutuhan perusahaan Anda bila diselenggarakan dalam bentuk In-House Training. Untuk permintaan In-House Training dengan jenis topik lainya, silahkan mengirimkan ke alamat email yang tercantum di web kami.
  • Request Training. Jika anda membutuhkan informasi pelatihan yang belum tercantum pada website ini, atau anda ingin memberikan usulan materi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan anda, silahkan mengirimkan ke alamat emailyang tercantum.
  • Bila tidak ada tanggal dan waktu atau yang tercantum sudah kadaluarsa didalam artikel mohon tanyakan kepada kami untuk jadwal terbarunya.
  • Peserta bisa mengajukan Tanggal Pelatihan / Training selain yang tertera pada silabus penawaran.
Iklan

Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan

Deskripsi Training Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan 

Sebagai warga negera yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perusahaan dalam hukum pajak Indonesia dikenal dengan istilah Wajib Pajak Badan atau disingkat dengan WP-Badan. Sumber utama penerimaan pajak saat ini sebagian besar berasal dari WP-Badan. Mengingat fungsi dan peran WP-Badan yang demikian penting terhadap penerimaan negara, pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan pemberian remunerasi dengan standar yang tinggi terhadap aparat pajak yang menangani WP-Badan, sehingga praktek kolusi antara wajib pajak dan aparat pajak yang selama ini sering terjadi secara gradual dapat dihilangkan.

Untuk mengimbangi perubahan paradigma dan profesionalisme aparat pajak, fungsi/staff pajak di perusahaan-perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan pengetahuan perpajakannya secara berkesinambungan. Berbekal pengetahuan dan regualsi yang up to date, fungsi/staff pajak perusahaan akan dapat mengelola kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian secara otomatis perusahaan akan terhindar dari potensi denda yang setiap saat siap untuk menggerus kas perusahaan. Selanjutnya dan yang lebih penting untuk dilaksanakan adalah membuat perencanaan pajak secara komprehensif dan mengoptimalkan penggunaan loophole dan strategi-strategi perpajakan, sehingga beban pajak perusahaan tidak overpaid.

 

Manfaat Pelatihan Training Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan :

  1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan Pengelolaan Pajak Penghasilan WP-Badan.
  2. Peserta dapat mengetahui subjek dan objek pajak penghasilan WP-Badan.
  3. Peserta dapat mengetahui pengurang penghasilan yang diperkenankan atau biaya 3 M (mendapatkan, menagih dan memelihara) Penghasilan.
  4. Perserta dapat mengetahui biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan.
  5. Peserta mampu menerapkan akuntansi perpajakan untuk masalah penyusutan aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud dan persedian.
  6. Peserta dapat menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil yang akan dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan penghasilan kena pajak.
  7. Peserta dapat menghitung pajak terutang dan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya.
  8. Peserta dapat menyusun SPT WP-Badan.
  9. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
  10. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan perusahaan (self diagnosis).

Materi Training Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan :

  1. Dasar Hukum dan Pengertian
  2. Subjek Pajak WP-Badan
  3. Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara (3M) Penghasilan
  4. Biaya Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan
  5. Akuntansi Penyusutan
  6. Akuntansi Amortisasi
  7. Akuntansi Persediaan
  8. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil
  9. Penghasilan Kena Pajak
  10. Tarif Pajak
  11. Aspek Lain Yang Mempengaruhi Kewajiban Perpajakan:
  • Aturan Khusus Kepada Perusahaan Terbuka (Tbk)
  •  Aturan Khusus Kepada Perusahaan BUT
  • Hubungan Istimewa dan Penghidaran Pajak
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Penjualan, Pertukaran dan Pengalihan Harta
  • Sewa Guna Usaha
  •  SPT 1771 Pajak Penghasilan WP-Badan

ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

DESKRIPSI TRAINING ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

Peran Akuntansi merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan suatu perusahaan, khususnyya pada jenis perusahan pertambangan. Perlakuan akuntansi untuk industri pertambangan umum memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan akuntansi di bidang usaha lainnya. Ini karena jenis usaha pertambangan ini menyerap modal yang begitu tinggi dan resikonya juga tinggi. Di dalam PSAK sebagai hasil konvergensi dengan IFRS, jenis usaha ini akan diatur dalam satu standar. Akibatnya, aturan-aturan detail (rule base) yang ada di PSAK sebelum konvergensi tidak akan lagi muncul setelah dilakukan konvergensi.

Seperti halnya Standar Akuntansi Keuangan, pernyataan ini wajib digunakan dalam penyajian laporan keuangan untuk pihak ekstern bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan umum termasuk kontraktor dalam rangka Kontrak Karya dan atau Kontrak Kerja Sama di bidang pertambangan umum. Dengan adanya Pernyataan ini, maka baik penyusun maupun pemakai laporan keuangan wajib mengacu kepada standar akuntansi yang sama. Apabila perlakuan akuntansi bersifat umum, maka harus tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.

Melalui pelatihan ini, peserta akan diberikan pengetahuan mengenai Akuntansi Keuangan Industri Pertambangan Umum sesuai dengan PSAK No. 33 dengan dipandu oleh instruktur yang berkompeten di bidangnya.

TUJUAN TRAINING ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

Tujuan dan diselenggarakannya pelatihan ini adalah:

  1. Memahami struktur penerapan akuntansi keuangan dan perpajakan terutama bagi perusahaan pertambangan
  2. Memahami acuan peraturan yang mendasari penyusunan laporan keuangan perusahaan pertambangan
  3. Memahami perubahan PSAK terbaru yang berbasis IFRS
  4. Memahami peraturan perundangan dan perpajakan yang berhubungan dengan pengelolaan di industri pertambangan
  5. Dapat menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai acuan yang berlaku

MATERI TRAINING ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

Materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini adalah:

  1. Karakteristik Akuntansi Industri Pertambangan Umum
  2. Ruang Lingkup kegiatan pertambangan:
    • Eksplorasi
    • Pengembangan dan Konstruksi
    • Produksi
    • Pengolahan
  3. Aspek Lingkungan Hidup dalam Pertambangan
  4. Pengakuan Asset Usaha / Kapitalisasi
  5. Jenis biaya Eksplorasi, Pengembangan dan Konstruksi, Produksi dan Pengolahan
  6. Perlakuan Akuntansi Eksplorasi, Pengembangan dan Konstruksi, Produksi dan Pengolahan
  7. Penyajian Laporan Keuangan Eksplorasi, Pengembangan dan Konstruksi, Produksi dan Pengolahan
  8. Aspek Perpajakan pada Industri Pertambangan
    • Aspek PPN
    • PPN atas Dana hasil Produksi Batubara perusahaan Kontraktor Swasta
    • Aspek PPh

ETIKA BISNIS PERPAJAKAN

DESKRIPSI TRAINING

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman kepada peserta perihal etika bisnis dan perpajakan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Peserta akan diajak untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam perihal aktivitas bisnis yang dijalankan berdasarkan aspek-aspek perpajakan yang berlaku, disamping pendalaman pengetahuan mengenai etika dalam berbisnis serta peranan perpajakan sebagai patokan perilaku etis, khususnya antara pihak perusahaan dengan rekanan/vendor berdasar pada moralitas dan nilai yang ada.



TUJUAN TRAINING

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk:

  • Memahami aktivitas bisnis yang dilakukan berdasarkan pada etika bisnis perpajakan yang berlaku.
  • Memahami aspek-aspek perpajakan yang ada dalam suatu proses bisnis.
  • Mengetahui teknik problem solving terkait permasalahan perpajakan dan etika bisnis yang sering terjadi dalam dunia bisnis.
  • Meningkatkan kemampuan kepada para manager dan staf pendukung di bidang perpajakan/akunting dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakan instansi/lembaga.
  • Dapat melakukan pengambilan keputusan-keputusan strategis di bidang keuangan dan perpajakan termasuk dalam kontrak-kontrak bisnis.
  • Mengetahui aspek-aspek penting dalam hal pengelolaan tax compliance, tax audit dan tax planning.

MATERI TRAINING ETIKA BISNIS PERPAJAKAN

  1. Definisi dan Konsep Etika dan Bisnis
  2. Prinsip dan Penerapan Etika Bisnis
  3. Karateristik Etika dalam Bisnis
  4. Hubungan Perpajakan dan Etika
  5. Kaitan Perpajakan dan Bisnis
  6. Peranan Pajak dalam Bisnis
  7. Semua aspek perpajakan yang menjadi kewajiban instansi/lembaga klien:
  • Pajak Penghasilan (PPh) antara lain PPh Orang Pribadi, Pemotongan/Pemungutan dan Badan.
  • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) termasuk didalamnya pemungut PPN
  • Ketentuan dibidang Kepabeanan (Customs)
  • PBB, BPHTB dan Pajak Daerah
  • Tax Audit antara lain pemeriksaan pajak, keberatan, banding dan peninjauan kembali
  • Tax Management
  • Transfer Pricing serta Pajak Internasional
  1. Pelaksanaan Pajak (Tax Compliance) yang menjadi kewajiban instansi/lembaga
  2. Kebijakan & Undang-Undang Perpajakan Perusahaan
  3. Ketentuan dan peraturan pajak terkini (tax regulation update)
  4. Ketentuan perpajakan dalam aktivitas bisnis.
  5. Implementasi dan penerapan pajak dalam aktivitas bisnis
  6. Aspek bisnis
  • Aspek Ekonomis
  • Aspek Moral
  • Pajak
  1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
  2. Tax Review (me-review pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak)
  3. Studi Kasus & Diskusi

Grey Area Perpajakan

Deskripsi Training Grey Area Perpajakan

Ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan sudah seharusnya menganut asas certainty (kepastian). Asas kepastian menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan dapat dipahami (comprehensible), tidak menyisakan ruang keraguan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan penuh (must be unambiguous and certain), tidak hanya bagi fiskus atau otoritas pajak tetapi juga bagi wajib pajak. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat ruang ketidakjelasan, daerah abu-abu atau juga sering disebut dengan grey area.

Adanya grey area dalam peraturan pajak dapat memberikan celah terciptanya perbedaan dalam menerjemahkan butir, ayat, kata-kata serta aturan turunan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bisa jadi merugikan wajib pajak  ketika estimasi beban pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan disebabkan oleh beda pemahaman dengan otoritas pajak. Dengan memahami persoalan grey area, wajib pajak dapat terhindar dari perselisihan penafsiran serta mampu menyiapkan alternatif strategi dalam manajemen pajak di internal perusahaan.

Tujuan Training Grey Area Perpajakan

  1. Memahami  konsep dasar dari sistem perpajakan kontemporer yang berlaku di Indonesia.
  2. Memahami  persoalan grey area yang ada di sistem perpajakan Indonesia

Materi Training Grey Area Perpajakan

1. Ruang lingkup grey area dalam sistem perpajakan Indonesia

  • Asas Sistem perpajakan serta penjabaran peraturan perpajakan komprehensif yang berlaku di Indonesia
  • Prosedur analisa ketentuan perundangan pajak
  • Urgensi pemahaman grey area bagi wajib pajak

2. Grey area di Pajak Penghasilan

  • Grey area dalam persoalan taxability pada suatu penghasilan
  • Grey area dalam deductibility pengeluaran perusahaan
  • Penilaian akuntansi pada harta baik dalam kerangka pajak atau aktiva
  • Grey area dalam persoalan bonus dan angsuran
  • Penggajian karyawan dan direksi
  • Pemotongan gaji karyawan
  • Pemotongan pajak penghasilan pada rekanan firma
  • Kontrak kerja
  • Pemotongan Penghasilan pada PPh Pasal 26

3. Grey area di Pajak Pertambahan Niai (PPN)

  • Tata cara pengkreditan pajak
  • Persoalan faktur pajak
  • Grey area pada persoalan penggunaan jasa, konsinyasi, penyerahan atau pengangkutan barang

4. Grey area di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

  • Grey area dalam persoalan wajib pajak beserta dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  • Grey area pada permasalahan jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak
  • Imbalan bunga untuk wajib pajak

Pemeriksaan Pajak

Deskripsi

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelanggaran pada ketentuan yang berlaku akan menyebabkan perusahaan akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi (sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan) yang akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dikarenakan tidak dapat dipastikan bahwa ada wajib pajak yang aman dari pemeriksaan, maka untuk menyiasati hal tersebut, setiap perusahaan wajib pajak sudah seharusnya menyiapkan bekal untuk menyukseskan pemeriksaan pajak di perusahaannya.

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pemahaman mendasar mengenai sistem perpajakan secara holistik disertai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak beserta dengan penguasaan teknik manajemen untuk menyusun strategi handal dalam menghadapi pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak menambah jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

 

Tujuan

  1. Memahami sistem perpajakan di Indonesia beserta dengan tata cara pemeriksaan pajak yang selama ini sudah dilaksanakan
  2. Sanggup  menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak

Materi Training Pemeriksaan Pajak

  • Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
    • Dasar hukum pemeriksaaan pajak
    • Penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak
    • Penjelasan Sanksi ketidakpatuhan wajib pajak
    • Ilustrasi pemeriksaan pajak
    • Studi Kasus : Idenifikasi persoalan pajak di internal perusahaan
  • Titik Kritis (Critical Point) dalam Pemeriksaan Pajak
  • Perancangan Sistem Administrasi dan Akuntansi Perusahaan dalam Meminimalkan Pelanggaran Pajak
  • Persoalan grey area dalam Pemeriksaan Pajak
  • Pemeriksaan Pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) beserta dengan contoh permasalahan
  • Optimasi Manajemen Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

DESKRIPSI TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (Perusahaan) untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dikeluarkan. Kemampuan Wajib Pajak (Perusahaan) dalam memahami dan mengerti aturan, norma dan tata cara dalam penghitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 menjadi satu hal mutlak yang harus dikuasai. Kemampuan Wajib Pajak (Perusahaan) dalam mempersiapkan penghitungan PPh Pasal 21 Khususnya yang terkait dengan rekapan penghasilan, status dan tarif PTKP yang dikenakan, iuran pensiun yang dibayarkan, dll menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (Perusahaan) agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan penghitungan SPT PPh 21 yang akan mengakibatkan Sanksi terhadap Wajib Pajak (Perusahaan).

Pada tanggal 18 April 2013 telah terbit peraturan baru “PER-14/PJ./2013” tentang Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Bukti Potong PPh Pasal 21/ Pasal 26. Form SPT Masa baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Adapun mengenai Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-31.PJ.2012 tentang Pedoman Teknis Pelaporan PPh pasal 21/26. Per Januari 2014, kita harus menggunakan SPT Masa PPh 21 dan e-SPT format baru. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam cara penyajian laporan PPh 21-nya, a.l:

  • SPT Masa Desember tak lagi kumulatif (tidak lagi tahunan). Bagaimana cara pelaporannya?
  • Mulai bulan Januari 2014 kita harus melaporkan rincian penghasilan dan pajak yang dipotong untuk pegawai tetap dalam 1721 – I setiap bulan. Bagaimana teknis penyajian laporannya?
  • Pembuatan laporan SPT Masa PPh 21 dilakukan berdasarkan kode objek pajaknya. Sudahkah Bapak/Ibu mengetahui tentang hal ini?
  • Standarisasi penomoran bukti potong, bagaimana membuat penomoran bukti potong di SPT PPh 21 Tahun 2014?
  • Bagaimana cara pembetulan SPT Masa PPh 21 untuk tahun pajak 2013 dan sebelumnya yang dibetulkan di tahun 2014?
  • WP yang memotong PPh 21 pegawai tetap lebih dari 20 orang, mulai Januari harus lapor SPT dengan menggunakan e-SPT.

Sudah siapkah Anda dengan perubahan tersebut? Apakah sudah menyiapkan system aplikasi yang bisa support langsung ke e-SPT? Temukan jawabannya melalui program pelatihan ini, yang akan membantu memperkuat wawasan serta keterampikan peserta dalam praktik mengisi SPT Masa PPh 21 Baru secara manual dan penerapannya dengan menggunakan e-SPT PPh 21 terbaru.

TUJUAN TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat dan mampu untuk:

  • Melakukan penghitungan SPT PPh Pasal 21 dengan efektif dan efisien,
  • Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan terbaru terkit dengan masalah PPh 21 sehingga dapat melakukan trik & tips praktis dalam perhitungan PPh Pasal 21 Masa.
  • Mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan yang menyangkut penentuan objek, cara menghitung, menerbitkan bukti potong.

MATERI TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

  1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan Terbaru
  2. Objek dan Non Objek Pemotongan PPh Pasal 21
  3. Kewajiban Pemotong Pajak.
  4. Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26 Serta Penerbitan Bukti Potong
  5. Updating Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai Ketentuan Terbaru
  6. Penghitungan PPh Psl 21 untuk Pegawai Tetap
  7. Penghitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai
  8. Teknik Melakukan Rekonsiliasi Biaya Menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput
  9. Optimalisasi Perhitungan PPh Pasal 21 Akhir tahun
  10. Teknik Praktis Dalam Pengisian formulir SPT masa PPh Pasal 21 sesuai PER-32/PJ./2009
  11. Studi Kasus Pengisian eSPT Masa PPh Pasal 21
  12. Teknik Pemeriksaan Pajak Terbaru Untuk PPh Pasal 21.
  13. Tax Planning PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan Terbaru

Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia

Deskripsi Training Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia

Sebagai warga negera yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Latar belakang penerbitan regulasi potong pungut atau dikenal dengan istilah “witholding tax” adalah menuntut partisipasi wajib pajak dalam proses pengumpulan (collection) pajak bagi negara. Dalam prakteknya, wajib pajak pembayar penghasilan diberikan kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan terutang dari penghasilan mitra bisnis. Mengingat hal ini adalah kewajiban, oleh karena itu apabila tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi. Sanksi maksimum adalah sejumlah pajak terutang ditambah denda 48% dari total pajak terutang.

Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekwensi yang harus ditanggung oleh para wajib pajak pemberi penghasilan, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui regulasi terkini dari peraturan “witholding tax” dan aplikasinya. Dalam seminar withholding tax ini, peserta akan dibekali dengan regulasi terkini, aplikasi dan perencanaan pengelolaan “witholding tax” sehingga perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya beban pihak lain.

 

Manfaat Pelatihan:

  1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan witholding tax di Indonesia.
  2. Peserta dapat menghitung berapa kewajiban pajak yang terutang atas setiap jenis transaksi bisnis.
  3. Peserta dapat menyusun SPT Witholding Tax dan menerbitkan Bukti Potong.
  4. Peserta dapat memberikan saran perbaikan dan argumentasi terkait dengan klausul kewajiban perpajakan dalam setiap pembuatan kotrak kerjasama dengan mitra bisnis.
  5. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
  6. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan terkait dengan witholding tax (self diagnosis).

 

Materi i Training Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax Indonesia

Hari – Pertama

  1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
    1. Dasar Hukum dan Pengertian
    2. Subjek Pajak
    3. Objek Pajak dan Pengecualinnya
    4. Saat Terutang dan Tempat Terutang
    5. Mekanisme Penghitungan
    6. Pengurang Yang Diperbolehkan
    7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (New)
    8. Tarif Pajak dan Penerapannya
    9. Perencanaan Pajak
    10. SPT PPh Pasal 21/26

Hari – Kedua

  1. Pajak Penghasilan Pasal 15
    • Dasar Hukum dan Pengertian
    • Subjek Pajak
    • Objek Pajak
    • Saat Terutang dan Tempat Terutang
    • Mekanisme Penghitungan
    • Tarif Pajak
  2. Pajak Penghasilan Pasal 22
    • Dasar Hukum dan Pengertian
    • Subjek Pajak
    • Objek Pajak
    • Saat Terutang dan Tempat Terutang
    • Mekanisme Penghitungan
    • Tarif Pajak
  3. Pajak Penghasilan Pasal 23/26
    • Dasar Hukum dan Pengertian
    • Subjek Pajak
    • Objek Pajak
    • Saat Terutang dan Tempat Terutang
    • Mekanisme Penghitungan
    • Tarif Pajak
    • SPT PPh Pasal 23/26
  4. Pajak Penghasilan Pasal 4(2) – Final
  • Dasar Hukum dan Pengertian
  • Subjek Pajak
  • Objek Pajak
  • Saat Terutang dan Tempat Terutang
  • Mekanisme Penghitungan
  • Tarif Pajak

 

Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

Deskripsi Training Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

Undang – undang Perpajakan menganut sistim self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat setelah berakhirnya tahun pajak. Penetapan bentuk dan isi SPT tahunan PPH Wajib Pajak Badan yang menggunakan mata uang rupiah dan mata uang dollar Amerika Serikat diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 39 / PJ / 2009 tanggal 2 Juli 2009.
Dengan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat di download dari Internet, Wajib Pajak dapat mengisi SPT dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan / atau pembayaran pajaknya dengan mudah, cepat dan dan benar sebelum batas akhir waktu penyerahan laporan SPT . Melalui workshop ini peserta akan mendapat panduan dalam mengisi SPT dengan mudah, cepat dan benar dengan menggunakan komputer / lap top dalam format Excel

Tujuan Training Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

  • Memandu peserta dalam memahami tata cara pengisian SPT sesuai peraturan Perpajakan ( UU No. 36 tahun 2008 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 ) dan UU PPh No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010
  • Setelah selesai mengikuti workshop peserta dapat dengan cepat, mudah dan benar dalam mengisi SPT, menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang

Materi Training Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

POKOK BAHASAN :

  • Introduction Laporan Keuangan ( Balansheet dan Income Statement )
  • Sumber Data Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan
  • Pengisian Induk SPT Tahunan Tahunan Wajib Pajak Badan
  • Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan sesuai UU PPH No. 36 Tahun 2008
  • Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal
  • Pengisian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha
  • Pengisian Kredit Pajak Dalam Negeri
  • Pengisian PPH Final dan pewnghasilan yang tidak termasuk obyek pajak
  • Pengisian daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, pinjaman / utang dari pemwegang saham dan / atau perusahaan afilkiasi serta daftar pinjaman / piutang kepada pemegfang saham dan atau pereusahaan afiliasi
  • Perhitungan Kompensasi Kerugian
  • Pengisian lampiran -lampiran khusus SPT tahunan ( daftar penyusutan dan amortisasi fiskal serta penghitungan kompensasi kerugian fiskal
  • Study kasus Simulasi pengisian SPT Tahunan PPH WP Badan ( PPh Ps. 25 ) dengan menggunakan program MS Excel .

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

POKOK BAHASAN :

  • Sumber Data Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Introduction Bukti Potongan PPh Pasal 21
  • Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai UU Perpajakan No. 16   (   UU PPh No. 36 tahun 2008 dan UU PPh No. 42 tahun 2009 )
  • Pengisian Formulir 1721 ( Induk SPT Tahunan PPh Pasal 21 )
  • Pengisian Formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS
  • Pengisian Formulir 1721 – A, 1721 – A 1, 1721 – A 2, 1721 – B, 1721 – C
  • Study kasus Simulasi pengisian SPT Tahunan PPH WP Orang Pribadi ( PPh Ps. 21 ) dengan menggunakan program MS Excel .

Manajemen Perpajakan

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

Materi Training Manajemen Perpajakan

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  •  Subjek pajak badan
  •  Penghasilan kena pajak
  •   Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  •    Studi kasus penyelesein persoalan PPh

Manajemen Perpajakan

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

Materi Training Manajemen Perpajakan

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  •  Subjek pajak badan
  •  Penghasilan kena pajak
  •   Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  •    Studi kasus penyelesein persoalan PPh

PAJAK TANGGUHAN

DESKRIPSI TRAINING PAJAK TANGGUHAN

Pajak Tangguhan sebenarnya sudah diperkenalkan dalam PSAK No. 16 mengenai Akuntansi Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain sejak tahun 1995. Di tahun 1997, IAI mengeluarkan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang populer disebut Pajak Tangguhan yang murni hanya untuk tujuan akuntansi. Agar bisa menghitung Pajak Tangguhan dengan akurat diperlukan pemahaman yang memadai di bidang akuntansi dan perpajakan sekaligus. Selanjutnya praktisi akuntansi harus mampu mengidentifikasi perbedaan temporer antara perlakukan akuntansi dan perlakuan perpajakannya dan kemudian menghitung dampak pajaknya di masa mendatang. Hanya dengan membaca naskah PSAK No. 46, umumnya praktisi akuntansi belum mampu menerapkannya dengan akurat, untuk itu diperlukan pemahaman konsep dan cara penghitungan serta latihan yang nyata dalam menghitung Pajak Tangguhan. Training ini akan memberikan pemahaman tentang konsep dan membimbing peserta melakukan perhitungan Pajak Tangguhan dengan cara yang mudah.

 

TUJUAN TRAINING PAJAK TANGGUHAN

peserta diberikan pemahaman tentang konsep dan cara penghitungan PPh Tangguhan dan kemudian mempraktekkannya baik secara bertahap maupun secara komprehensif.

 

MATERI TRAINING PAJAK TANGGUHAN

  1. Konsep dasar dan Pengertian (akuntansi pajak tangguhan, kewajiban, beban pajak tangguhan, beban pajak kini, pendapatan tangguhan, tax base, accounting base, time difference & permanent difference.)
  2. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pajak Tangguhan.
  3. Aspek akuntansi dan aspek perpajakan atas transaksi-transaksi yang berdampak pada Pajak Tangguhan
  4. Pembahasan kasus-kasus tentang Pajak Tangguhan.
  5. Pembahasan komprehensif kasus pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pajak Tangguhan.
  6. Penyajian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan di neraca, penyajian beban dan pendapatan pajak tangguhan di laporan laba rugi.

 

Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan

Deskripsi Training Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan 

Sebagai warga negera yang baik, tentunya anda punya kewajiban untuk mendukung kemajuan bangsa ini dengan cara membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya pajak adalah merupakan iuran rakyat kepada negara yang penerapannya dapat dipaksakan. Undang-Undang Perpajakan dan peraturan turunannya adalah instrumen pemerintah untuk memaksa rakyat Indonesia membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah adalah merupakan panduan kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah (fiskus) untuk menguji kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perusahaan dalam hukum pajak Indonesia dikenal dengan istilah Wajib Pajak Badan atau disingkat dengan WP-Badan. Sumber utama penerimaan pajak saat ini sebagian besar berasal dari WP-Badan. Mengingat fungsi dan peran WP-Badan yang demikian penting terhadap penerimaan negara, pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan pemberian remunerasi dengan standar yang tinggi terhadap aparat pajak yang menangani WP-Badan, sehingga praktek kolusi antara wajib pajak dan aparat pajak yang selama ini sering terjadi secara gradual dapat dihilangkan.

Untuk mengimbangi perubahan paradigma dan profesionalisme aparat pajak, fungsi/staff pajak di perusahaan-perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan pengetahuan perpajakannya secara berkesinambungan. Berbekal pengetahuan dan regualsi yang up to date, fungsi/staff pajak perusahaan akan dapat mengelola kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian secara otomatis perusahaan akan terhindar dari potensi denda yang setiap saat siap untuk menggerus kas perusahaan. Selanjutnya dan yang lebih penting untuk dilaksanakan adalah membuat perencanaan pajak secara komprehensif dan mengoptimalkan penggunaan loophole dan strategi-strategi perpajakan, sehingga beban pajak perusahaan tidak overpaid.

 

Manfaat Pelatihan Training Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan :

  1. Peserta dapat memahami peraturan perpajakan dan perubahannya terkait dengan Pengelolaan Pajak Penghasilan WP-Badan.
  2. Peserta dapat mengetahui subjek dan objek pajak penghasilan WP-Badan.
  3. Peserta dapat mengetahui pengurang penghasilan yang diperkenankan atau biaya 3 M (mendapatkan, menagih dan memelihara) Penghasilan.
  4. Perserta dapat mengetahui biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan.
  5. Peserta mampu menerapkan akuntansi perpajakan untuk masalah penyusutan aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud dan persedian.
  6. Peserta dapat menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil yang akan dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan penghasilan kena pajak.
  7. Peserta dapat menghitung pajak terutang dan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya.
  8. Peserta dapat menyusun SPT WP-Badan.
  9. Peserta dapat menyusun perencanaan pajak sebagai langkah antisipatif untuk meminimalkan kewajiban perpajakan.
  10. Peserta dapat melakukan evalusi sendiri atas kepatuhan perpajakan perusahaan (self diagnosis).

Materi Training Pajak Penghasilan dan SPT WP Badan :

  1. Dasar Hukum dan Pengertian
  2. Subjek Pajak WP-Badan
  3. Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara (3M) Penghasilan
  4. Biaya Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan
  5. Akuntansi Penyusutan
  6. Akuntansi Amortisasi
  7. Akuntansi Persediaan
  8. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil
  9. Penghasilan Kena Pajak
  10. Tarif Pajak
  11. Aspek Lain Yang Mempengaruhi Kewajiban Perpajakan:
  • Aturan Khusus Kepada Perusahaan Terbuka (Tbk)
  •  Aturan Khusus Kepada Perusahaan BUT
  • Hubungan Istimewa dan Penghidaran Pajak
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Penjualan, Pertukaran dan Pengalihan Harta
  • Sewa Guna Usaha
  •  SPT 1771 Pajak Penghasilan WP-Badan

ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

DESKRIPSI TRAINING ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

Peran Akuntansi merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan suatu perusahaan, khususnyya pada jenis perusahan pertambangan. Perlakuan akuntansi untuk industri pertambangan umum memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan akuntansi di bidang usaha lainnya. Ini karena jenis usaha pertambangan ini menyerap modal yang begitu tinggi dan resikonya juga tinggi. Di dalam PSAK sebagai hasil konvergensi dengan IFRS, jenis usaha ini akan diatur dalam satu standar. Akibatnya, aturan-aturan detail (rule base) yang ada di PSAK sebelum konvergensi tidak akan lagi muncul setelah dilakukan konvergensi.

Seperti halnya Standar Akuntansi Keuangan, pernyataan ini wajib digunakan dalam penyajian laporan keuangan untuk pihak ekstern bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan umum termasuk kontraktor dalam rangka Kontrak Karya dan atau Kontrak Kerja Sama di bidang pertambangan umum. Dengan adanya Pernyataan ini, maka baik penyusun maupun pemakai laporan keuangan wajib mengacu kepada standar akuntansi yang sama. Apabila perlakuan akuntansi bersifat umum, maka harus tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.

Melalui pelatihan ini, peserta akan diberikan pengetahuan mengenai Akuntansi Keuangan Industri Pertambangan Umum sesuai dengan PSAK No. 33 dengan dipandu oleh instruktur yang berkompeten di bidangnya.

TUJUAN TRAINING ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

Tujuan dan diselenggarakannya pelatihan ini adalah:

  1. Memahami struktur penerapan akuntansi keuangan dan perpajakan terutama bagi perusahaan pertambangan
  2. Memahami acuan peraturan yang mendasari penyusunan laporan keuangan perusahaan pertambangan
  3. Memahami perubahan PSAK terbaru yang berbasis IFRS
  4. Memahami peraturan perundangan dan perpajakan yang berhubungan dengan pengelolaan di industri pertambangan
  5. Dapat menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai acuan yang berlaku

MATERI TRAINING ACCOUNTING, FINANCE, AND TAX FOR MINING COMPANY

Materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini adalah:

  1. Karakteristik Akuntansi Industri Pertambangan Umum
  2. Ruang Lingkup kegiatan pertambangan:
    • Eksplorasi
    • Pengembangan dan Konstruksi
    • Produksi
    • Pengolahan
  3. Aspek Lingkungan Hidup dalam Pertambangan
  4. Pengakuan Asset Usaha / Kapitalisasi
  5. Jenis biaya Eksplorasi, Pengembangan dan Konstruksi, Produksi dan Pengolahan
  6. Perlakuan Akuntansi Eksplorasi, Pengembangan dan Konstruksi, Produksi dan Pengolahan
  7. Penyajian Laporan Keuangan Eksplorasi, Pengembangan dan Konstruksi, Produksi dan Pengolahan
  8. Aspek Perpajakan pada Industri Pertambangan
    • Aspek PPN
    • PPN atas Dana hasil Produksi Batubara perusahaan Kontraktor Swasta
    • Aspek PPh

IFRS PSAK TERBARU

PENDAHULUAN TRAINING IFRS PSAK TERBARU 

Mulai Januari 2012, Indonesia sudah mengadopsi IFRS secara penuh. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Konvergensi IFRS kedalam PSAK memiliki implikasi yang  besar bagi dunia usaha, terutama pada sisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data‐data akuntansi. Dampak penerapan IFRS tidak hanya mencakup masalah akuntansi, tapi juga masalah-masalah lainnya seperti: perpajakan, keuangan, sistem pelaporan manajemen, investasi, kompensasi pegawai/manajemen, dan indikator kinerja.

Dari beragam standar akuntansi yang kini sudah berkiblat ke standar internasional, PSAK 1 adalah induk dari semua PSAK yang ada. Perusahaan yang telah dan akan mengadopsi IFRS, wajib menuangkannya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar atau format yang dinyatakan dalam PSAK 1 tersebut. PSAK 1 sudah wajib diterapkan untuk laporan keuangan mulai tahun 2011. PSAK 1 sendiri kini mengalami sejumlah perubahan yang sangat signifikan, seperti informasi yang disajikan, dikenal adanya pendapatan komprehensif lain, komponen laporan keuangan yang lengkap, pos minimal yang wajib disajikan dalam laporan keuangan dan perubahan lainnya. Karena perubahan tersebut, bisa jadi perusahaan harus melakukan adjustment atas accounting system yang dioperasikan saat ini. Perubahan ini harus segera anda ketahui dan antisipasi dan dipersiapkan dari sekarang.

TUJUAN TRAINING IFRS PSAK TERBARU 

Mengetahui dan memahami perubahan apa saja yang terdapat pada Revisi PSAK, memahami bagaimana relevansi Revisi PSAK dalam setiap transaksi bisnis serta pelaporan keuangan, memperoleh gambaran dalam melakukan antisipasi dengan timbulnya Revisi PSAK, dan mendapatkan contoh-contoh real dari penerapan revisi PSAK melalui studi kasus yang disajikan, antara lain:

  1. Memberikan persiapan dan materi inti dalam menghadapi masa transisi.
  2. Mengimplementasikan proses migrasi ( Metode dan Aplikasi ) : Struktur, Materi, Jurnal.
  3. Mengoptimalkan keterampilan SDM dan menyelaraskan sudut pandang Regulator dengan para pelaksana.
  4. Memahami struktur dan makna laporan keuangan.
  5. Memahami peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam menyusun laporan keuangan.
  6. Memahami perlakuan akuntansi dan perpajakan pada setiap transaksi yang terjadi.

 

CAKUPAN MATERI TRAINING IFRS PSAK TERBARU 

  1. MEMAHAMI  LAPORAN KEUANGAN & PSAK BERBASIS IFRS
    1.  Update perkembangan PSAK terbaru
    2.  Laporan Keuangan sebagai alat pengambil keputusan
  2. MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN & PSAK BERBASIS IFRS
    1. Update perkembangan PSAK terbaru
    2. Laporan Keuangan sebagai alat pengambil keputusan
    3. PSAK & IFRS
  3. LAPORAN “COMPREHENSIVE INCOME” (PSAK 1 2011 dan PSAK R  2013 & 2015)
    1. Penyajian Rugi Laba Metode Sifat & Fungsi
    2. Single Step vs. Multiple Step
    3. Other Comprehensive Income
    4. Perubahan mendasar atas PSAK 1 R 2013 terhadap Other Comprehensive Income yang mulai berlaku 1 Januari 2015
  4. PSAK 24 Revisi 2013 berlaku 2015
    1. Pensiun Iuran pasti (Defined Contributed Plan)
    2. Pensiun Manfaat Pasti (defined Benefit Plan)
    3. Perubahan mendasar atas PSAK 24 R 2013 terhadap  imbalan kerja yang mulai berlaku 1 Januari 2015
  5. AKUNTANSI TANAH (PSAK 47 dan ISAK 25 Revisi 2012)
    1. Perolehan tanah dan beban tangguhan atas tanah
    2. Penyusutan tanah
  6. INTERCORPORATE INVESTMENTS ( PSAK R 2013) berlaku 1 Januari 2015
    1. Equity Investment
    2. Available-For-Sale Investments
    3. Equity Method Accounting
    4. PSAK 4 R 2009, Laporan Keuangan Konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.
    5. PSAK 4 Revisi 2013….Laporan Keuangan
    6. PSAK 15 Investasi Asosiasi dan Ventura bersama
  7. AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PSAK 46  Revisi  2013) Berlaku 1 Januari 2015
    1. Perbedaan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak
    2. Pelaporan Pajak Penghasilan
    3. Perbedaan Temporer dan
    4. Deferred Tax Asset dan Deferred Tax Liability
  8. Overview PSAK Revisi 2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2015
    1. PSAK 48 Penurunan Nilai Aset
    2. PSAK 65 Laporan keuangan konsolidasian
    3. PSAK 66 Pengaturan Bersama
    4. PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan Entitas Lain
    5. PSAK 68. Pengukuran Nilai Wajar

ETIKA BISNIS PERPAJAKAN

DESKRIPSI TRAINING

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman kepada peserta perihal etika bisnis dan perpajakan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Peserta akan diajak untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam perihal aktivitas bisnis yang dijalankan berdasarkan aspek-aspek perpajakan yang berlaku, disamping pendalaman pengetahuan mengenai etika dalam berbisnis serta peranan perpajakan sebagai patokan perilaku etis, khususnya antara pihak perusahaan dengan rekanan/vendor berdasar pada moralitas dan nilai yang ada.



TUJUAN TRAINING

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk:

  • Memahami aktivitas bisnis yang dilakukan berdasarkan pada etika bisnis perpajakan yang berlaku.
  • Memahami aspek-aspek perpajakan yang ada dalam suatu proses bisnis.
  • Mengetahui teknik problem solving terkait permasalahan perpajakan dan etika bisnis yang sering terjadi dalam dunia bisnis.
  • Meningkatkan kemampuan kepada para manager dan staf pendukung di bidang perpajakan/akunting dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakan instansi/lembaga.
  • Dapat melakukan pengambilan keputusan-keputusan strategis di bidang keuangan dan perpajakan termasuk dalam kontrak-kontrak bisnis.
  • Mengetahui aspek-aspek penting dalam hal pengelolaan tax compliance, tax audit dan tax planning.

MATERI TRAINING ETIKA BISNIS PERPAJAKAN

  1. Definisi dan Konsep Etika dan Bisnis
  2. Prinsip dan Penerapan Etika Bisnis
  3. Karateristik Etika dalam Bisnis
  4. Hubungan Perpajakan dan Etika
  5. Kaitan Perpajakan dan Bisnis
  6. Peranan Pajak dalam Bisnis
  7. Semua aspek perpajakan yang menjadi kewajiban instansi/lembaga klien:
  • Pajak Penghasilan (PPh) antara lain PPh Orang Pribadi, Pemotongan/Pemungutan dan Badan.
  • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) termasuk didalamnya pemungut PPN
  • Ketentuan dibidang Kepabeanan (Customs)
  • PBB, BPHTB dan Pajak Daerah
  • Tax Audit antara lain pemeriksaan pajak, keberatan, banding dan peninjauan kembali
  • Tax Management
  • Transfer Pricing serta Pajak Internasional
  1. Pelaksanaan Pajak (Tax Compliance) yang menjadi kewajiban instansi/lembaga
  2. Kebijakan & Undang-Undang Perpajakan Perusahaan
  3. Ketentuan dan peraturan pajak terkini (tax regulation update)
  4. Ketentuan perpajakan dalam aktivitas bisnis.
  5. Implementasi dan penerapan pajak dalam aktivitas bisnis
  6. Aspek bisnis
  • Aspek Ekonomis
  • Aspek Moral
  • Pajak
  1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
  2. Tax Review (me-review pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak)
  3. Studi Kasus & Diskusi

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) dan E-Faktur

DESKRIPSI

Membahas secara komprehensip dan mendasar mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari tatacara penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya berdasarkan aturan pajak terbaru.

 

TUJUAN

  • Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) mulai dari tatacara penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya.
  • Membantu peserta dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan PPN yang mungkin dihadapi perusahaannya.

 

OUTLINE TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) dan E-Faktur

  1. PER-16/PJ/2014 (20/06/2014) tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
  2. PER-17/PJ/2014 (20/06/2014) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
  3. KEP-136/PJ./2014 (20/06/2014) tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
  4. PENG-01/PJ.02/2014 (30/06/2014) tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur)
  5. PER-12/PJ./2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PMK.011/2013 tentang Tata cara pembuatan & tata cara pembetulan atau penggantian Faktur pajak.
  8. PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Benarkah dengan diterbitkannya peraturan ini, seluruh PKP badan wajib menggunakan e-SPT Masa PPN mulai masa pajak Juni 2013?
  9. PMK 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Benarkah bahwa jasa freight forwarding yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) saat ini dikenai pajak dari nilai lain?
  10. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Pembetulan/Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak, mulai berlaku 1 April 2013. Apakah peraturan ini merubah tata cara pembuatan Faktur Pajak?
  11. PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak serta SE- 15/PJ/2013. SE-52/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak.
  12. PMK No. 163/PMK.03/2012 tentang Batasan Kegiatan Pengenaan PPN atas Membangun Sendiri, yang mengubah luas bangunan dan menurunkan tarif PPN. Aturan PER-25/PJ/2012 yang menyebutkanbahwa penetapan secara jabatan saat ini ditentukan berdasarkan data nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
  13. SE-48/PJ/2012 tentang Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi. Apakah PKP dapat dicabut secara jabatan oleh Ditjen Pajak? Bagaimana supplier Anda termasuk yang PKP-nya dicabut secara jabatan?
  14. Serta beberapa peraturan lain seperti PER-10/PJ/2013, PMK 155/PMK.03/2012, PMK 238/PMK.03/2012, PMK 80/PMK.03/2012, PMK 82/PMK.03/2012, PMK 83/PMK.03/2012, PMK 84/PMK.03/2012, PMK 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan (stdd) PMK 136/PMK.03/2012, PMK 122/PMK.03/2012 dan SE-47/PJ/2012.

 

Grey Area Perpajakan

Deskripsi Training Grey Area Perpajakan

Ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan sudah seharusnya menganut asas certainty (kepastian). Asas kepastian menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan dapat dipahami (comprehensible), tidak menyisakan ruang keraguan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan penuh (must be unambiguous and certain), tidak hanya bagi fiskus atau otoritas pajak tetapi juga bagi wajib pajak. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat ruang ketidakjelasan, daerah abu-abu atau juga sering disebut dengan grey area.

Adanya grey area dalam peraturan pajak dapat memberikan celah terciptanya perbedaan dalam menerjemahkan butir, ayat, kata-kata serta aturan turunan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bisa jadi merugikan wajib pajak  ketika estimasi beban pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan disebabkan oleh beda pemahaman dengan otoritas pajak. Dengan memahami persoalan grey area, wajib pajak dapat terhindar dari perselisihan penafsiran serta mampu menyiapkan alternatif strategi dalam manajemen pajak di internal perusahaan.

Tujuan Training Grey Area Perpajakan

  1. Memahami  konsep dasar dari sistem perpajakan kontemporer yang berlaku di Indonesia.
  2. Memahami  persoalan grey area yang ada di sistem perpajakan Indonesia

Materi Training Grey Area Perpajakan

1. Ruang lingkup grey area dalam sistem perpajakan Indonesia

  • Asas Sistem perpajakan serta penjabaran peraturan perpajakan komprehensif yang berlaku di Indonesia
  • Prosedur analisa ketentuan perundangan pajak
  • Urgensi pemahaman grey area bagi wajib pajak

2. Grey area di Pajak Penghasilan

  • Grey area dalam persoalan taxability pada suatu penghasilan
  • Grey area dalam deductibility pengeluaran perusahaan
  • Penilaian akuntansi pada harta baik dalam kerangka pajak atau aktiva
  • Grey area dalam persoalan bonus dan angsuran
  • Penggajian karyawan dan direksi
  • Pemotongan gaji karyawan
  • Pemotongan pajak penghasilan pada rekanan firma
  • Kontrak kerja
  • Pemotongan Penghasilan pada PPh Pasal 26

3. Grey area di Pajak Pertambahan Niai (PPN)

  • Tata cara pengkreditan pajak
  • Persoalan faktur pajak
  • Grey area pada persoalan penggunaan jasa, konsinyasi, penyerahan atau pengangkutan barang

4. Grey area di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

  • Grey area dalam persoalan wajib pajak beserta dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  • Grey area pada permasalahan jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak
  • Imbalan bunga untuk wajib pajak

Pemeriksaan Pajak

Deskripsi

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelanggaran pada ketentuan yang berlaku akan menyebabkan perusahaan akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi (sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan) yang akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dikarenakan tidak dapat dipastikan bahwa ada wajib pajak yang aman dari pemeriksaan, maka untuk menyiasati hal tersebut, setiap perusahaan wajib pajak sudah seharusnya menyiapkan bekal untuk menyukseskan pemeriksaan pajak di perusahaannya.

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pemahaman mendasar mengenai sistem perpajakan secara holistik disertai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak beserta dengan penguasaan teknik manajemen untuk menyusun strategi handal dalam menghadapi pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak menambah jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

 

Tujuan

  1. Memahami sistem perpajakan di Indonesia beserta dengan tata cara pemeriksaan pajak yang selama ini sudah dilaksanakan
  2. Sanggup  menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak

Materi Training Pemeriksaan Pajak

  • Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
    • Dasar hukum pemeriksaaan pajak
    • Penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak
    • Penjelasan Sanksi ketidakpatuhan wajib pajak
    • Ilustrasi pemeriksaan pajak
    • Studi Kasus : Idenifikasi persoalan pajak di internal perusahaan
  • Titik Kritis (Critical Point) dalam Pemeriksaan Pajak
  • Perancangan Sistem Administrasi dan Akuntansi Perusahaan dalam Meminimalkan Pelanggaran Pajak
  • Persoalan grey area dalam Pemeriksaan Pajak
  • Pemeriksaan Pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) beserta dengan contoh permasalahan
  • Optimasi Manajemen Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

DESKRIPSI TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (Perusahaan) untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dikeluarkan. Kemampuan Wajib Pajak (Perusahaan) dalam memahami dan mengerti aturan, norma dan tata cara dalam penghitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 menjadi satu hal mutlak yang harus dikuasai. Kemampuan Wajib Pajak (Perusahaan) dalam mempersiapkan penghitungan PPh Pasal 21 Khususnya yang terkait dengan rekapan penghasilan, status dan tarif PTKP yang dikenakan, iuran pensiun yang dibayarkan, dll menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (Perusahaan) agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan penghitungan SPT PPh 21 yang akan mengakibatkan Sanksi terhadap Wajib Pajak (Perusahaan).

Pada tanggal 18 April 2013 telah terbit peraturan baru “PER-14/PJ./2013” tentang Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Bukti Potong PPh Pasal 21/ Pasal 26. Form SPT Masa baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Adapun mengenai Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-31.PJ.2012 tentang Pedoman Teknis Pelaporan PPh pasal 21/26. Per Januari 2014, kita harus menggunakan SPT Masa PPh 21 dan e-SPT format baru. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam cara penyajian laporan PPh 21-nya, a.l:

  • SPT Masa Desember tak lagi kumulatif (tidak lagi tahunan). Bagaimana cara pelaporannya?
  • Mulai bulan Januari 2014 kita harus melaporkan rincian penghasilan dan pajak yang dipotong untuk pegawai tetap dalam 1721 – I setiap bulan. Bagaimana teknis penyajian laporannya?
  • Pembuatan laporan SPT Masa PPh 21 dilakukan berdasarkan kode objek pajaknya. Sudahkah Bapak/Ibu mengetahui tentang hal ini?
  • Standarisasi penomoran bukti potong, bagaimana membuat penomoran bukti potong di SPT PPh 21 Tahun 2014?
  • Bagaimana cara pembetulan SPT Masa PPh 21 untuk tahun pajak 2013 dan sebelumnya yang dibetulkan di tahun 2014?
  • WP yang memotong PPh 21 pegawai tetap lebih dari 20 orang, mulai Januari harus lapor SPT dengan menggunakan e-SPT.

Sudah siapkah Anda dengan perubahan tersebut? Apakah sudah menyiapkan system aplikasi yang bisa support langsung ke e-SPT? Temukan jawabannya melalui program pelatihan ini, yang akan membantu memperkuat wawasan serta keterampikan peserta dalam praktik mengisi SPT Masa PPh 21 Baru secara manual dan penerapannya dengan menggunakan e-SPT PPh 21 terbaru.

TUJUAN TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat dan mampu untuk:

  • Melakukan penghitungan SPT PPh Pasal 21 dengan efektif dan efisien,
  • Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan terbaru terkit dengan masalah PPh 21 sehingga dapat melakukan trik & tips praktis dalam perhitungan PPh Pasal 21 Masa.
  • Mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan yang menyangkut penentuan objek, cara menghitung, menerbitkan bukti potong.

MATERI TRAINING PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21

  1. Konsep Pemotongan PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan Terbaru
  2. Objek dan Non Objek Pemotongan PPh Pasal 21
  3. Kewajiban Pemotong Pajak.
  4. Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26 Serta Penerbitan Bukti Potong
  5. Updating Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai Ketentuan Terbaru
  6. Penghitungan PPh Psl 21 untuk Pegawai Tetap
  7. Penghitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai
  8. Teknik Melakukan Rekonsiliasi Biaya Menurut SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh Potput
  9. Optimalisasi Perhitungan PPh Pasal 21 Akhir tahun
  10. Teknik Praktis Dalam Pengisian formulir SPT masa PPh Pasal 21 sesuai PER-32/PJ./2009
  11. Studi Kasus Pengisian eSPT Masa PPh Pasal 21
  12. Teknik Pemeriksaan Pajak Terbaru Untuk PPh Pasal 21.
  13. Tax Planning PPh Pasal 21/26 Sesuai Ketentuan Terbaru

Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

Deskripsi Training Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

Undang – undang Perpajakan menganut sistim self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat setelah berakhirnya tahun pajak. Penetapan bentuk dan isi SPT tahunan PPH Wajib Pajak Badan yang menggunakan mata uang rupiah dan mata uang dollar Amerika Serikat diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 39 / PJ / 2009 tanggal 2 Juli 2009.
Dengan menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat di download dari Internet, Wajib Pajak dapat mengisi SPT dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan / atau pembayaran pajaknya dengan mudah, cepat dan dan benar sebelum batas akhir waktu penyerahan laporan SPT . Melalui workshop ini peserta akan mendapat panduan dalam mengisi SPT dengan mudah, cepat dan benar dengan menggunakan komputer / lap top dalam format Excel

Tujuan Training Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

  • Memandu peserta dalam memahami tata cara pengisian SPT sesuai peraturan Perpajakan ( UU No. 36 tahun 2008 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 ) dan UU PPh No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2010
  • Setelah selesai mengikuti workshop peserta dapat dengan cepat, mudah dan benar dalam mengisi SPT, menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang

Materi Training Pengisian SPT Tahunan WP Badan & WP Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

POKOK BAHASAN :

  • Introduction Laporan Keuangan ( Balansheet dan Income Statement )
  • Sumber Data Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan
  • Pengisian Induk SPT Tahunan Tahunan Wajib Pajak Badan
  • Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan sesuai UU PPH No. 36 Tahun 2008
  • Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal
  • Pengisian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha
  • Pengisian Kredit Pajak Dalam Negeri
  • Pengisian PPH Final dan pewnghasilan yang tidak termasuk obyek pajak
  • Pengisian daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, pinjaman / utang dari pemwegang saham dan / atau perusahaan afilkiasi serta daftar pinjaman / piutang kepada pemegfang saham dan atau pereusahaan afiliasi
  • Perhitungan Kompensasi Kerugian
  • Pengisian lampiran -lampiran khusus SPT tahunan ( daftar penyusutan dan amortisasi fiskal serta penghitungan kompensasi kerugian fiskal
  • Study kasus Simulasi pengisian SPT Tahunan PPH WP Badan ( PPh Ps. 25 ) dengan menggunakan program MS Excel .

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

POKOK BAHASAN :

  • Sumber Data Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Introduction Bukti Potongan PPh Pasal 21
  • Pengisian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai UU Perpajakan No. 16   (   UU PPh No. 36 tahun 2008 dan UU PPh No. 42 tahun 2009 )
  • Pengisian Formulir 1721 ( Induk SPT Tahunan PPh Pasal 21 )
  • Pengisian Formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS
  • Pengisian Formulir 1721 – A, 1721 – A 1, 1721 – A 2, 1721 – B, 1721 – C
  • Study kasus Simulasi pengisian SPT Tahunan PPH WP Orang Pribadi ( PPh Ps. 21 ) dengan menggunakan program MS Excel .

Manajemen Perpajakan

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

Materi Training Manajemen Perpajakan

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  •  Subjek pajak badan
  •  Penghasilan kena pajak
  •   Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  •    Studi kasus penyelesein persoalan PPh

IFRS PSAK TERBARU

DESKRIPSI TRAINING IFRS PSAK TERBARU 

Mulai Januari 2012, Indonesia sudah mengadopsi IFRS secara penuh. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Konvergensi IFRS kedalam PSAK memiliki implikasi yang  besar bagi dunia usaha, terutama pada sisi pengambilan kebijakan perusahaan yang didasarkan kepada data‐data akuntansi. Dampak penerapan IFRS tidak hanya mencakup masalah akuntansi, tapi juga masalah-masalah lainnya seperti: perpajakan, keuangan, sistem pelaporan manajemen, investasi, kompensasi pegawai/manajemen, dan indikator kinerja.

Dari beragam standar akuntansi yang kini sudah berkiblat ke standar internasional, PSAK 1 adalah induk dari semua PSAK yang ada. Perusahaan yang telah dan akan mengadopsi IFRS, wajib menuangkannya dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar atau format yang dinyatakan dalam PSAK 1 tersebut. PSAK 1 sudah wajib diterapkan untuk laporan keuangan mulai tahun 2011. PSAK 1 sendiri kini mengalami sejumlah perubahan yang sangat signifikan, seperti informasi yang disajikan, dikenal adanya pendapatan komprehensif lain, komponen laporan keuangan yang lengkap, pos minimal yang wajib disajikan dalam laporan keuangan dan perubahan lainnya. Karena perubahan tersebut, bisa jadi perusahaan harus melakukan adjustment atas accounting system yang dioperasikan saat ini. Perubahan ini harus segera anda ketahui dan antisipasi dan dipersiapkan dari sekarang.

TUJUAN TRAINING IFRS PSAK TERBARU 

Mengetahui dan memahami perubahan apa saja yang terdapat pada Revisi PSAK, memahami bagaimana relevansi Revisi PSAK dalam setiap transaksi bisnis serta pelaporan keuangan, memperoleh gambaran dalam melakukan antisipasi dengan timbulnya Revisi PSAK, dan mendapatkan contoh-contoh real dari penerapan revisi PSAK melalui studi kasus yang disajikan, antara lain:

  1. Memberikan persiapan dan materi inti dalam menghadapi masa transisi.
  2. Mengimplementasikan proses migrasi ( Metode dan Aplikasi ) : Struktur, Materi, Jurnal.
  3. Mengoptimalkan keterampilan SDM dan menyelaraskan sudut pandang Regulator dengan para pelaksana.
  4. Memahami struktur dan makna laporan keuangan.
  5. Memahami peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam menyusun laporan keuangan.
  6. Memahami perlakuan akuntansi dan perpajakan pada setiap transaksi yang terjadi.

 

CAKUPAN MATERI TRAINING IFRS PSAK TERBARU 

  1. MEMAHAMI  LAPORAN KEUANGAN & PSAK BERBASIS IFRS
    1.  Update perkembangan PSAK terbaru
    2.  Laporan Keuangan sebagai alat pengambil keputusan
  2. MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN & PSAK BERBASIS IFRS
    1. Update perkembangan PSAK terbaru
    2. Laporan Keuangan sebagai alat pengambil keputusan
    3. PSAK & IFRS
  3. LAPORAN “COMPREHENSIVE INCOME” (PSAK 1 2011 dan PSAK R  2013 & 2015)
    1. Penyajian Rugi Laba Metode Sifat & Fungsi
    2. Single Step vs. Multiple Step
    3. Other Comprehensive Income
    4. Perubahan mendasar atas PSAK 1 R 2013 terhadap Other Comprehensive Income yang mulai berlaku 1 Januari 2015
  4. PSAK 24 Revisi 2013 berlaku 2015
    1. Pensiun Iuran pasti (Defined Contributed Plan)
    2. Pensiun Manfaat Pasti (defined Benefit Plan)
    3. Perubahan mendasar atas PSAK 24 R 2013 terhadap  imbalan kerja yang mulai berlaku 1 Januari 2015
  5. AKUNTANSI TANAH (PSAK 47 dan ISAK 25 Revisi 2012)
    1. Perolehan tanah dan beban tangguhan atas tanah
    2. Penyusutan tanah
  6. INTERCORPORATE INVESTMENTS ( PSAK R 2013) berlaku 1 Januari 2015
    1. Equity Investment
    2. Available-For-Sale Investments
    3. Equity Method Accounting
    4. PSAK 4 R 2009, Laporan Keuangan Konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.
    5. PSAK 4 Revisi 2013….Laporan Keuangan
    6. PSAK 15 Investasi Asosiasi dan Ventura bersama
  7. AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PSAK 46  Revisi  2013) Berlaku 1 Januari 2015
    1. Perbedaan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak
    2. Pelaporan Pajak Penghasilan
    3. Perbedaan Temporer dan
    4. Deferred Tax Asset dan Deferred Tax Liability
  8. Overview PSAK Revisi 2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2015
    1. PSAK 48 Penurunan Nilai Aset
    2. PSAK 65 Laporan keuangan konsolidasian
    3. PSAK 66 Pengaturan Bersama
    4. PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan Entitas Lain
    5. PSAK 68. Pengukuran Nilai Wajar

SYSTEM PERPAJAKAN KEPABEANAN PELABUHAN IT INVENTORY & CCTV KAWASAN BERIKAT

DESKRIPSI SYSTEM PERPAJAKAN KEPABEANAN PELABUHAN IT INVENTORY & CCTV KAWASAN BERIKAT

Perusahaan yang masuk kategori Kawasan Berikat adalah adalah Perusahaan  yang difungsikan sebagai tempat timbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Proses produksi didalam Kawasan Berikat dilakukan  oleh Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.

Karena Perusahaan yang kategori Kawasan Berikat  mendapat banyak fasilitas baik secara Fiskal dan Prosudural dari Pemerintah dalam hal ini adalah Bea Cukai maka menjadi kewajiban bagi Perusahaan Kawasan Berikat harus mempertanggungjawabkan Fasilitas yang diterimanya. Berbagai prosudur harus dilalui oleh perusahaan kawasan berikat dimana system monitoringnya ketat baik keluar masuk barang dari dan ke area pabrik kawasan berikat tersebut.  Dan ini berbeda perlakuannya bila dibandingkan dengan dengan perusahaan dalam katagori perusahaan non Fasilitas.

Oleh karena sistemnya yang lebih komplek daripada perusahaan biasa maka diperlukan keahlian personel dan pemahaman dari management perusahaan untuk menyikapi system tersebut. Karena apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Kawasan Berikat  pastinya ditingkat operasional akan menghadapi kendala.

Maka sangatlah tepat training tentang kawasan berikat ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang masuk sebagai perusahaan kawasan berikat  agar hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kawasan berikat bisa dihindarkan dan tentu saja efektifitas dan efesiensi akan didapatkan bagi management perusahaan.

TUJUAN TRAINING SYSTEM PERPAJAKAN KEPABEANAN PELABUHAN IT INVENTORY & CCTV KAWASAN BERIKAT

Keuntungan-keuntungan yang didapat setelah mengikuti training ini adalah mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di Kawasan Berikat; memahami sistem pembukuan yang disyaratkan oleh DJBC; mengetahui audit kepabeanan di Kawasan Berikat; dan mengetahui strategi menghadapi audit kepabeanan di Kawasan Berikat

CAKUPAN MATERI TRAINING SYSTEM PERPAJAKAN KEPABEANAN PELABUHAN IT INVENTORY & CCTV KAWASAN BERIKAT

  • Overview kawasan berikat (bonded zone)

Fasilitas kepabeanan

  • Prosedur pemasukan barang ke kawasan berikat
    1. Dari luar negeri (impor)
    2. Dari lokal (dpil)
    3. Dari gudang berikat
    4. Dari kawasan berikat lainnya
    5. Dari perusahaan fasilitas kite
  • Prosedur pengeluaran barang dari kawasan berikat
    1. Pengeluaran barang ke luar negeri (ekspor)
    2. Pengeluaran barang ke kawasan berikat lainnya
    3. Pengeluaran barang ke lokal (dpil)
  • Audit kepabeanan untuk kawasan berikat
  • Customs risk
    1. Pada saat memasukan dan mengeluarkan barang
    2. Pada saat audit
  • Perpajakan atas kegiatan export import khusus kawasan berikat (bonded zone)
    1. Pph pasal 22 atas kegiatan export import dan hal-hal yang dikecualikan
    2. Ppn atas kegiatan export import, mekanisme penyetoran ppn terutang, ssp dan pelaporan spt ppn
      1. Fasilitas ppn atas import Yang dibebaskan ppn/ppnbm
      2. Tidak dipungut ppn/ppnbm
  • Metode Persuratan di Kawasan Berikat
  • Incoterms 2010 (Syarat Peyerahan Barang) dan Harmony System Code
  • International TransportationKepelabuhan dan Pabean Kawasan Berikat
  • Pengeluaran Barang Impor Dan Penjaluran Kawasan Berikat
  • Prosudur ekspor dan impor dan Kalkulasi Pajak Kawasan Berikat
  • IT INVENTORY dan CCTV di Kawasan Berikat
    1. Konsep IT Inventory KB
    2. Ketentuan IT Inventory KB
    3. Mekanisme Pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang dan system pelaporan IT Inventory
    4. Perbandingan system Inventory Manual, berbantuan Komputer dan Berbasis Komputer
    5. Sistem pengendalian internal terkait IT Inventory
    6. Format laporan IT Inventory KB
    7. Monitoring dan Evaluasi IT Inventory dan penggunaan CCTV

Aspek Perpajakan Bisnis Jasa Shipping & Freight Forwarding

MAKSUD DAN TUJUAN TRAINING TAX AND FINANCIAL CONTROL

  1. Meningkatkan wawasan peserta pelatihan terhadap prinsip-prinsip dasar perpajakan (Tax) dengan mengacu kepada aturan atau perundangan yang terbaru.
  2. Meningkatkan wawasan pemikiran peserta pelatihan dalam hal perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian keuangan perusahaan.



CAKUPAN MATERI TRAINING TAX AND FINANCIAL CONTROL

  1. Dasar-dasar perpajakan (Tax Basic)
  2. Ketentuan umum dan tatacara perpajakan (Tax)
  3. Pajak penghasilan ( pajak penghasilan umum, bentuk usaha tetap, penyusutan aortisasi dan revaluasi)
  4. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Pajak penjualan atas barang mewah
  5. Perencanaan keuangan perusahaan ( dasar-dasar perencanaan, teknik dan strategi perencanaan keuangan).
  6. Pengorganisasian keuangan perusahaan ( dasar-dasar serat prinsip pengorganisasian keuangan).
  7. Pengendalian (controling) keuangan perusahaan ( teknik dan strategi serta alat-alat kendali keuangan perusahaan.

ETIKA BISNIS PERPAJAKAN

DESKRIPSI TRAINING

Pelatihan ini akan memberikan pemahaman kepada peserta perihal etika bisnis dan perpajakan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Peserta akan diajak untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam perihal aktivitas bisnis yang dijalankan berdasarkan aspek-aspek perpajakan yang berlaku, disamping pendalaman pengetahuan mengenai etika dalam berbisnis serta peranan perpajakan sebagai patokan perilaku etis, khususnya antara pihak perusahaan dengan rekanan/vendor berdasar pada moralitas dan nilai yang ada.



TUJUAN TRAINING

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk:

  • Memahami aktivitas bisnis yang dilakukan berdasarkan pada etika bisnis perpajakan yang berlaku.
  • Memahami aspek-aspek perpajakan yang ada dalam suatu proses bisnis.
  • Mengetahui teknik problem solving terkait permasalahan perpajakan dan etika bisnis yang sering terjadi dalam dunia bisnis.
  • Meningkatkan kemampuan kepada para manager dan staf pendukung di bidang perpajakan/akunting dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakan instansi/lembaga.
  • Dapat melakukan pengambilan keputusan-keputusan strategis di bidang keuangan dan perpajakan termasuk dalam kontrak-kontrak bisnis.
  • Mengetahui aspek-aspek penting dalam hal pengelolaan tax compliance, tax audit dan tax planning.

MATERI TRAINING ETIKA BISNIS PERPAJAKAN

  1. Definisi dan Konsep Etika dan Bisnis
  2. Prinsip dan Penerapan Etika Bisnis
  3. Karateristik Etika dalam Bisnis
  4. Hubungan Perpajakan dan Etika
  5. Kaitan Perpajakan dan Bisnis
  6. Peranan Pajak dalam Bisnis
  7. Semua aspek perpajakan yang menjadi kewajiban instansi/lembaga klien:
  • Pajak Penghasilan (PPh) antara lain PPh Orang Pribadi, Pemotongan/Pemungutan dan Badan.
  • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) termasuk didalamnya pemungut PPN
  • Ketentuan dibidang Kepabeanan (Customs)
  • PBB, BPHTB dan Pajak Daerah
  • Tax Audit antara lain pemeriksaan pajak, keberatan, banding dan peninjauan kembali
  • Tax Management
  • Transfer Pricing serta Pajak Internasional
  1. Pelaksanaan Pajak (Tax Compliance) yang menjadi kewajiban instansi/lembaga
  2. Kebijakan & Undang-Undang Perpajakan Perusahaan
  3. Ketentuan dan peraturan pajak terkini (tax regulation update)
  4. Ketentuan perpajakan dalam aktivitas bisnis.
  5. Implementasi dan penerapan pajak dalam aktivitas bisnis
  6. Aspek bisnis
  • Aspek Ekonomis
  • Aspek Moral
  • Pajak
  1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
  2. Tax Review (me-review pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak)
  3. Studi Kasus & Diskusi

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) dan E-Faktur

DESKRIPSI

Membahas secara komprehensip dan mendasar mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari tatacara penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya berdasarkan aturan pajak terbaru.

 

TUJUAN

  • Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) mulai dari tatacara penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya.
  • Membantu peserta dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan PPN yang mungkin dihadapi perusahaannya.

 

OUTLINE TRAINING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) dan E-Faktur

  1. PER-16/PJ/2014 (20/06/2014) tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
  2. PER-17/PJ/2014 (20/06/2014) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
  3. KEP-136/PJ./2014 (20/06/2014) tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
  4. PENG-01/PJ.02/2014 (30/06/2014) tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur)
  5. PER-12/PJ./2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PMK.011/2013 tentang Tata cara pembuatan & tata cara pembetulan atau penggantian Faktur pajak.
  8. PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Benarkah dengan diterbitkannya peraturan ini, seluruh PKP badan wajib menggunakan e-SPT Masa PPN mulai masa pajak Juni 2013?
  9. PMK 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Benarkah bahwa jasa freight forwarding yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) saat ini dikenai pajak dari nilai lain?
  10. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Pembetulan/Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak, mulai berlaku 1 April 2013. Apakah peraturan ini merubah tata cara pembuatan Faktur Pajak?
  11. PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak serta SE- 15/PJ/2013. SE-52/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak.
  12. PMK No. 163/PMK.03/2012 tentang Batasan Kegiatan Pengenaan PPN atas Membangun Sendiri, yang mengubah luas bangunan dan menurunkan tarif PPN. Aturan PER-25/PJ/2012 yang menyebutkanbahwa penetapan secara jabatan saat ini ditentukan berdasarkan data nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).
  13. SE-48/PJ/2012 tentang Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi. Apakah PKP dapat dicabut secara jabatan oleh Ditjen Pajak? Bagaimana supplier Anda termasuk yang PKP-nya dicabut secara jabatan?
  14. Serta beberapa peraturan lain seperti PER-10/PJ/2013, PMK 155/PMK.03/2012, PMK 238/PMK.03/2012, PMK 80/PMK.03/2012, PMK 82/PMK.03/2012, PMK 83/PMK.03/2012, PMK 84/PMK.03/2012, PMK 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan (stdd) PMK 136/PMK.03/2012, PMK 122/PMK.03/2012 dan SE-47/PJ/2012.

Manajemen Perpajakan

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

Materi Training Manajemen Perpajakan

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  •  Subjek pajak badan
  •  Penghasilan kena pajak
  •   Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  •    Studi kasus penyelesein persoalan PPh

Manajemen Perpajakan

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

Materi Training Manajemen Perpajakan

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  •  Subjek pajak badan
  •  Penghasilan kena pajak
  •   Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  •    Studi kasus penyelesein persoalan PPh

Pemeriksaan Pajak

Deskripsi

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelanggaran pada ketentuan yang berlaku akan menyebabkan perusahaan akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi (sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan) yang akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dikarenakan tidak dapat dipastikan bahwa ada wajib pajak yang aman dari pemeriksaan, maka untuk menyiasati hal tersebut, setiap perusahaan wajib pajak sudah seharusnya menyiapkan bekal untuk menyukseskan pemeriksaan pajak di perusahaannya.

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pemahaman mendasar mengenai sistem perpajakan secara holistik disertai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak beserta dengan penguasaan teknik manajemen untuk menyusun strategi handal dalam menghadapi pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak menambah jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

 

Tujuan

  1. Memahami sistem perpajakan di Indonesia beserta dengan tata cara pemeriksaan pajak yang selama ini sudah dilaksanakan
  2. Sanggup  menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak

Materi Training Pemeriksaan Pajak

  • Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
    • Dasar hukum pemeriksaaan pajak
    • Penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak
    • Penjelasan Sanksi ketidakpatuhan wajib pajak
    • Ilustrasi pemeriksaan pajak
    • Studi Kasus : Idenifikasi persoalan pajak di internal perusahaan
  • Titik Kritis (Critical Point) dalam Pemeriksaan Pajak
  • Perancangan Sistem Administrasi dan Akuntansi Perusahaan dalam Meminimalkan Pelanggaran Pajak
  • Persoalan grey area dalam Pemeriksaan Pajak
  • Pemeriksaan Pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) beserta dengan contoh permasalahan
  • Optimasi Manajemen Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Grey Area Perpajakan

Deskripsi Training Grey Area Perpajakan

Ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan sudah seharusnya menganut asas certainty (kepastian). Asas kepastian menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan dapat dipahami (comprehensible), tidak menyisakan ruang keraguan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan penuh (must be unambiguous and certain), tidak hanya bagi fiskus atau otoritas pajak tetapi juga bagi wajib pajak. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat ruang ketidakjelasan, daerah abu-abu atau juga sering disebut dengan grey area.

Adanya grey area dalam peraturan pajak dapat memberikan celah terciptanya perbedaan dalam menerjemahkan butir, ayat, kata-kata serta aturan turunan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bisa jadi merugikan wajib pajak  ketika estimasi beban pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan disebabkan oleh beda pemahaman dengan otoritas pajak. Dengan memahami persoalan grey area, wajib pajak dapat terhindar dari perselisihan penafsiran serta mampu menyiapkan alternatif strategi dalam manajemen pajak di internal perusahaan.

Tujuan Training Grey Area Perpajakan

  1. Memahami  konsep dasar dari sistem perpajakan kontemporer yang berlaku di Indonesia.
  2. Memahami  persoalan grey area yang ada di sistem perpajakan Indonesia

 

Materi Training Grey Area Perpajakan

1. Ruang lingkup grey area dalam sistem perpajakan Indonesia

  • Asas Sistem perpajakan serta penjabaran peraturan perpajakan komprehensif yang berlaku di Indonesia
  • Prosedur analisa ketentuan perundangan pajak
  • Urgensi pemahaman grey area bagi wajib pajak

2. Grey area di Pajak Penghasilan

  • Grey area dalam persoalan taxability pada suatu penghasilan
  • Grey area dalam deductibility pengeluaran perusahaan
  • Penilaian akuntansi pada harta baik dalam kerangka pajak atau aktiva
  • Grey area dalam persoalan bonus dan angsuran
  • Penggajian karyawan dan direksi
  • Pemotongan gaji karyawan
  • Pemotongan pajak penghasilan pada rekanan firma
  • Kontrak kerja
  • Pemotongan Penghasilan pada PPh Pasal 26

3. Grey area di Pajak Pertambahan Niai (PPN)

  • Tata cara pengkreditan pajak
  • Persoalan faktur pajak
  • Grey area pada persoalan penggunaan jasa, konsinyasi, penyerahan atau pengangkutan barang

4. Grey area di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

  • Grey area dalam persoalan wajib pajak beserta dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  • Grey area pada permasalahan jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak
  • Imbalan bunga untuk wajib pajak

Manajemen Perpajakan

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

Materi Training Manajemen Perpajakan

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  •  Subjek pajak badan
  •  Penghasilan kena pajak
  •   Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  •    Studi kasus penyelesein persoalan PPh

 

INFORMASI JADWAL TRAINING PAJAK

TRAINING PAJAK

INFORMASI JADWAL TRAINING PAJAK

JADWAL TRAINING PERPAJAKAN TERBARU BULAN OKTOBER / NOVEMBER / DESEMBER 2015

Selamat datang di situs resmi Pusat Informasi Jadwal Training Indonesia – Portal Direktori Training Terlengkap dan Terbesar di Indonesia, berikut ini jadwal pelatihan yang siap di registrasi dan akan diselenggarakan pada bulan September – Oktober 2015. Jadwal Training bulan September – Oktober – November – Desember 2015 diurutkan sesuai dengan jadwal penyelenggaraan training. Apabila Training/Pelatihan bulan September – Oktober – November – Desember 2015 ini sesuai dengan kebutuhan Perusahaan anda, silahkan menghubungi Tim Marketing Kami untuk mendapatkan Informasi lengkap mengenai Jadwal penyelenggaran Training pada bulan September – Oktober – November – Desember 2015 beserta Surat Penawaran, Silabus Training,  dan CV Instruktur, dengan menghubungi kami via telepon atau sms di nomor 0823 2326 5005 – 0857 2459 5005 , atau  mengirim surel di email kami trainingcenterindo@gmail.com / info@jadwaltraining.co.id .

Peserta dapat memilih jadwal training dan Lokasi (Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jakarta, Solo, Surabaya, Bali, Lombok, Balikpapan, Pontianak, Batam)  diluar yang sudah tertera didalam silabus penawaran (tentative or as request), Selagi masih dapat kami fasilitasi dan melalui konfirmasi terlebih dahulu. Kami juga menyelenggarakan In-House Training.

—————————————————————————————————————————————————————

berikut ini judul training Pajak yang akan kami selenggarakan :

  • Accounting, Taxation and Auditing at Coal Oil and Gas Industry
  • ADMINISTRASI PERPAJAKAN
  • AKUNTANSI & PERPAJAKAN UNTUK RUMAH SAKIT, KLINIK DAN DOKTER
  • AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN
  • Akuntansi Dan Perpajakan Hotel & Restoran
  • Akuntansi Dan Perpajakan Rumah Sakit
  • Akuntansi Dan Perpajakan Untuk Jasa Konstruksi & Real Estate
  • AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
  • Akuntansi, Perpajakan dan Auditing pada Industri Pertambangan di Indonesia
  • Akuntasi Pajak Dan Rekonsiliasi Fiskal
  • APLIKASI AKUNTANSI PERPAJAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
  • ASPEK PAJAK DAN AKUNTANSI PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
  • Aspek Perpajakan Bisnis Jasa Shipping & Freight Forwarding
  • ASPEK PERPAJAKAN DAN PENERAPAN IFRS PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN
  • Basic Taxation for Non-Finance and Tax Professional
  • Beneficial Ownership
  • Bentuk Usaha Tetap dan Pajak Internasional
  • BEST PRACTICE PANDUAN TEKNIK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI (PPh Ps. 21) & WP BADAN (PPh Ps. 25)
  • BEST PRACTICE PPh Pasal 21
  • COMPREHENSIVE TAXATION UPDATE (All About Tax)
  • Comprehensive TRANSFER PRICING (Praktek Teknis Penyusunan TP Documentation)
  • Comprehensive Transfer Pricing and International Taxation Training
  • CREATIVE ACCOUNTING & TAX PLANNING : UPAYA MELAKUKAN PENGHEMATAN PAJAK
  • CREATIVE ACCOUNTING AND TAX PLANNING
  • DAMPAK PERUBAHAN IFRS TERHADAP PERPAJAKAN, PERUBAHAN IT, DAN PENILAIAN PERUSAHAAN
  • DASAR – DASAR AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PPH & PPN
  • DASAR – DASAR PERPAJAKAN
  • Dasar-Dasar Perpajakan Untuk Industri
  • DOKUMENTASI DAN PEMERIKSAAN TRANSFER PRICING
  • EFFECTIVE TAX MANAGEMENT
  • EFISIENSI PENGELOLAAN PAJAK
  • ERA BARU PEMERIKSAAN PAJAK & STRATEGI MENGHADAPINYA
  • ETIKA BISNIS PERPAJAKAN
  • Faktur Pajak, Manajemen Restitusi Serta Teknik Mudah Dan Sederhana Dalam Menghitung Dan Mengisi SPT PPN
  • FAKTUR PAJAK, MANAJEMEN RESTITUSI, PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPN : BEST PRACTISE DAN STUDI KASUS
  • GREY AREA PERPAJAKAN
  • Hukum Perkebunan
  • HUKUM PERPAJAKAN
  • Identifikasi dan Mitigasi Risiko Operasional: Penerapan PSAK Terbaru Terhadap Peraturan Perpajakan (Termasuk PSAK 50/55)
  • IFRS Convergence Issues : Taxation Impact in Indonesia
  • Implikasi Perpajakan Atas Implementasi International Financial Reporting Standard (IFRS) Tahun 2012
  • In-Dept Understanding of Government Regulation No.79/2011 on Cost Recovery and Income Tax in Oil and Gas Industry
  • International Tax Course
  • Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
  • KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
  • Kupas Tuntas Akuntansi dan Pajak untuk Usaha Pertambangan Migas
  • KUPAS TUNTAS e-FAKTUR
  • Kupas Tuntas eSPT PPN 2011 (Formulir 1111)
  • Kupas Tuntas Perpajakan (KUP, PPh, PPN, Perencanaan & Pemeriksaan Pajak)
  • KUPAS TUNTAS PP NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU PPN
  • KUPAS TUNTAS PP NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
  • Kupas Tuntas Tata Cara Pengisian E-SPT Masa PPN Dan E-SPT PPh Tahunan
  • LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2011 BERBASIS SAK ETAP DAN IMPLIKASI PERPAJAKANNYA
  • LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2012 BERBASIS IFRS & DAMPAK PERPAJAKANNYA
  • Manajemen Perpajakan ( EFISIENSI PPN, PPh 21, WITHOLDING TAXES & PPh Badan )
  • Manajemen Perpajakan (Tax Management)
  • MANAJEMEN PERPAJAKAN INTERNASIONAL DAN TRANSFER PRICING
  • MEMAHAMI DENGAN MUDAH KONSEP DAN PENGHITUNGAN PAJAK TANGGUHAN
  • Memahami SAK ETAP dan Dampak Pajaknya
  • MEMANFAATKAN TAX TREATY DALAM TRANSAKSI USAHA
  • Mengidentifikasi Dampak Perpajakan Akibat Penerapan IFRS
  • PAJAK DAN PENERAPAN IFRS PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN
  • Pajak Dan Prosedur Implementasi
  • PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN PPh 21/26
  • PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 Dan TEKNIK PENGISIAN SPT ELEKTRONIK (e-SPT) PPh PASAL 21/26
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Pajak Perusahaan Multinasional
  • Panduan Praktis Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
  • Panduan Praktis Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh WP BADAN (ppH Ps. 25) dan & PPh WP ORANG PRIBADI (ppH Ps. 21)
  • Panduan Praktis Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh WP BADAN (PPh Ps. 25) dan & PPh WP ORANG PRIBADI (PPh Ps. 21)
  • PANDUAN PRAKTIS PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh WP BADAN & PPh WP OP
  • Panduan Praktis Pengisian SPT Tahunan WP Badan dan WP Orang Pribadi
  • PEDOMAN PRAKTIS MENGIDENTIFIKASI DAMPAK PERPAJAKAN AKIBAT PENERAPAN IFRS
  • PELATIHAN AKUNTANSI, PAJAK & AUDITING
  • Pelatihan Pajak Brevet A dan B
  • Pemeriksaan Akuntan Publik dan Pemeriksaan Pajak
  • Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
  • PENDAERAHAN PBB, PEDESAAN dan PERKOTAAN (UU No 28 Tahun 2009)
  • Penerapan SAK ETAP dan Dampak Perpajakannya
  • Pengelolaan Dan Penanganan Pemeriksaan dan APLIKASI Pemotongan/Pemungutan PPh
  • PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PEMERIKSAAN DAN APLIKASI PPN
  • PENGELOLAAN PAJAK DENGAN PERENCANAAN
  • PENGELOLAAN PAJAK YANG EFISIEN
  • PENGETAHUAN PERPAJAKAN INDONESIA
  • Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan dan Bulanan Dengan Ms Excel
  • Pengisian SPT PPh Badan Dan Rekonsiliasi Fiskal
  • Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan – Berbasis PSAK & IFRS dan Perpajakan Terkini
  • PERENCANAAN & AUDIT PERPAJAKAN
  • Perencanaan dan Manajemen Perpajakan
  • PERHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPH 21
  • PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PROPERTI / REAL ESTATE
  • PER-No.14/PJ/2013 Tentang Pph 21
  • Perpajakan Meliputi PPh dan PPN
  • Perpajakan pada Industry Pertambangan, Oil & Gas meliputi PPh dan PPN
  • PERPAJAKAN PERUSAHAAN GRUP
  • Perpajakan Rumah Sakit
  • PERPAJAKAN UNTUK HRD
  • PERSIAPAN PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN TAHUN 2011
  • Perubahan SPT Masa PPN Awal 2011 & Teknis Pengisian SPT Masa PPN 1111 & 1111 DM Secara Manual dan Menggunakan e-SPT
  • PPH BADAN : UPDATE PERATURAN SPT, PENYESUAIAN FISKAL LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN IFRS
  • PPN, PPh BADAN & PPh POTONG PUNGUT DISERTAI PRAKTEK PENGISIAN eSPT
  • Praktek Penghitungan Dan Pengisian e-SPT PPh 21
  • PRAKTEK PENGHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT PPh PASAL 21/26
  • Praktek Perhitungan SPT PPh 21 Manual dan eSPT Terbaru
  • PSAK BERBASIS IFRS EFEKTIF 1 JANUARI 2012 DAN DAMPAK PERPAJAKANNYA
  • PSC Accounting and Taxation in Indonesia For Production Sharing Contractors (PSC)
  • PSC Financial Aspects, Reporting System, Taxation & Auditing
  • PSC Tax Regime
  • Reformasi Peradilan Di Bidang Bisnis: Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Niaga
  • Rekonsiliasi Fiskal menuju Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2013
  • Security Intelligence and Investigation
  • Seminar Tax Treaty dan Transfer Pricing Indonesia
  • Seminar Treaty Shopping and Beneficial Ownership Concept in Tax Treaties
  • Seputar Faktur Pajak dan Perencanaan PPN
  • SPONSORSHIP, BIAYA PROMOSI, & PAJAK PROMOSI
  • Step by Step Pengisian SPT PPh Badan Tahun 2010
  • STRATEGI ANTISIPASI KESALAHAN PELAPORAN PAJAK
  • STRATEGI EFEKTIF MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK, PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING
  • STRATEGI FAKTUR PAJAK, MANAJEMEN RESTITUSI, MENGHITUNG & MENGISI SPT PPN
  • STRATEGI MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK
  • Strategi Menghadapi Pemeriksaan, Keberatan dan Banding
  • Strategi Penanganan Pemeriksaan Dan Penyelesaian Sengketa Pajak
  • Strategi Pengelolaan Pajak Bank Berdasarkan Tax Issues 2015-2016
  • Strategi pengisian SPT Tahunan PPH Badan 2011 serta kiat-kiat dalam melakukan penghematan pajak perusahaan
  • STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK : PERMASALAHAN DAN SOLUSI
  • STRATEGIC COST MANAGEMENT & TAX PLANNING
  • SYSTEM PERPAJAKAN KEPABEANAN PELABUHAN ; IT INVENTORY & CCTV KAWASAN BERIKAT
  • System Perpajakan Kepabeanan Pelabuhan dan IT Inventory Kawasan Berikat
  • TATALAKSANA, FASILITAS & PERPAJAKAN EKSPOR IMPOR KHUSUS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
  • Tax Accounting & Fiscal Reconciliation (Update) : Implementasi UU PPh No. 36 Tahun 2008
  • TAX AND FINANCIAL CONTROL
  • Tax Audit Preparation Sesuai PerMenKeu No.17/PMK.03/2013
  • Tax Loopholes Strategy for Company & Personal
  • Tax Loopholes: Grey Area versus Tax Planning
  • Tax Management & Tax Planning For Executive
  • Tax Management in Petroleum Industry
  • Tax Planning & Tax Management (Efisiensi PPN, PPh 21, Witholding Taxes & PPh Badan)
  • Tax Planning And Tax Audit
  • Tax Planning vs Creative Accounting
  • TEKNIK PENGISIAN SPT TAHUNAN : PPh WP BADAN ( ppH Ps. 25 ) dan & PPh WP ORANG PRIBADI ( ppH Ps. 21 )
  • Teknik Perpajakan Perbankan
  • Teknik Praktis Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  • The Impact of IFRS on Taxation and Transfer Pricing
  • Tips & Trik Praktis Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  • TIPS MEMINIMALISIR RESIKO PADA PAJAK INTERNATIONAL DAN TRANSFER PRICING
  • Training Akuntansi dan Pajak (IFRS, PSAK, Faktur Pajak)
  • Transfer Pricing Documentation Benchmarking, Analisis & Penerapan Praktis
  • United Nations Contribution to International Taxation
  • Update Faktur Pajak, Restitusi Dan Pemeriksaan PPN
  • UPDATE PEMERIKSAAN DAN SENGKETA PAJAK
  • Updating PPh Pasal 21: Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan PTKP Baru Sesuai Permenkeu No. 162/PMK.011/2012
  • UPDATING PPh PASAL 21: PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN PTKP BARU SESUAI PERMENKEU NO 162/PMK.011/2012
  • UPDATING PPh PASAL 21: PERUBAHAN PTKP & SPT 21 (PERMENKEU : 162/PMK.011/2012 ; PER-14/PJ./2013 ; PER-31.PJ.2012)
  • Updating PPN (Sesuai UU Baru No. 42 Tahun 2009)
  • Updating PPN (Sesuai UU Baru No. 42 Tahun 2009)
  • UPDATING PPN 2013 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per – 24/Pj/2012
  • Updating PPN PER-44/PJ/2010 Dan PP-45/PJ/2010 (PN-04) Tentang Bentuk Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
  • Updating PPN Per-44/PJ/2010 Dan PP-45/PJ/2010 (PN-04) Tentang Bentuk Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
  • Updating Transfer Pricing Documentation PER-22/PJ/2013 atau Kupas Tuntas Transfer Pricing Dalam SPT PPh Badan
  • VAT UPDATE : PENOMORAN FAKTUR PAJAK
  • VERIFIKASI, PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
  • Wake Up Call on TRANSFER PRICING Issues
  • WITHHOLDING TAX STRATEGY (Sesuai UU PPh Baru) PPh Pasal 21, 22, 23, 26 dan PPh Pasal 4 (2)
  • Withholding Tax: Antara Loopholes, Grey Area & Tax Planning
  • Witholding Income Taxes & Value Added Tax
  • Workshop Akuntansi, Perpajakan & Auditing Untuk Perusahaan Textile & Garment
  • WORKSHOP CREATIVE ACCOUNTING VS TAX PLANNING
  • WORKSHOP FAKTUR PAJAK DAN PERMASALAHANNYA
  • Workshop Kupas Tuntas SPT PPh Badan
  • WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN BERBASIS IFRS & DAMPAK PERPAJAKANNYA
  • Workshop Nasional Tentang Perpajakan Dan Kepabeanan “Strategi Dan Kiat-Kiat Perusahaan Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak Dan Kepabeanan”
  • WORKSHOP Pemeriksaan Akuntan Publik vs Pemeriksaan Pajak
  • Workshop Perpajakan Internasional Dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
  • WORKSHOP PPh PASAL 21/26
  • WORKSHOP PPh PASAL 4 (2), 15, 22, 23, 26
  • WORKSHOP PPN
  • Workshop SPT Tahunan PPh Badan 2010

Permintaan Brosur penawaran Training silahkan Menghubungi kami via :

Mobile : 0823 2326 5005 – 0857 2459 5005

Email : trainingcenterindo@gmail.com / info@jadwaltraining.co.id

Blog : https://informasitrainingdanseminar.wordpress.com

Web: www.informasitraining-indonesia.com

Web www.jadwaltraining.co.id

Jadwal training 2017 | Jadwal training 2018 | Jadwal training 2019 | Jadwal training 2020

Training Manajemen Perpajakan

Training Manajemen Perpajakan

Deskripsi Training Manajemen Perpajakan

Tidak sedikit perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan daya beli, cashflow dan return perusahaan, sehingga wajar bila kemudian pihak manajemen perlu menemukan strategi agar dapat dilakukan penghematan. Selama ini langkah penghematan dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang dan peraturan pajak (tax loophole). Hal ini memungkinkan dan dianggap sah sepanjang transaksi yang dilakukan masih dalam lingkup perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itulah, agar perusahaan tidak terjebak pada penghindaran pajak (tax avoidance) yang illegal serta memiliki kecakapan manajerial dalam mengelola pajak maka mereka memerlukan penguasaan pada Manajemen Perpajakan (Tax Management).

Manajemen perpajakan dapat membantu untuk lebih efektif dan efesien dalam mengambil keputusan organisasi yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai titik laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut hanya akan dapat dicapai apabila fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan di perusahaan dapat dilaksanakan, hal ini meliputi perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control).

Tujuan Training Manajemen Perpajakan

  1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai pentingnya manajemen perpajakan bagi perusahaan
  2. Memberikan pelatihan untuk memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan manajemen perpajakan di perusahaan
  3. Memberikan pelatihan untuk memiliki kecakapan problem solving pada persoalan pajak di perusahaan

Materi Training Manajemen Perpajakan

Ruang Lingkup Manajemen Perpajakan (Tax Management) :

  • Urgensi manajemen perpajakan bagi keuangan perusahaan
  •  Integrasi manajemen perpajakan pada kebijaksanaan perpajakan perusahaan (tax policy)
  • Alur kerja manajemen perpajakan ; perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control)
  • Ketrampilan menganalisis informasi beban pajak perusahaan
  • Perancangan alternatif perencanaan manajemen perpajakan
  • Evaluasi pelaksanaan rencana manajemen perpajakan
  • Perbaikan model implementasi manajemen perpajakan

Manajemen Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan

  •  Subjek pajak badan
  •  Penghasilan kena pajak
  •   Aturan mendasar dalam menghitung pendapatan kena pajak
  • Penyusutan
  • Analisa biaya yang dapat dikurangi
  • Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan
  • Penjualan, tukar menukar, dan pengalihan aktiva
  • Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri
  • Strategi manajemen pajakan pada PPh Badan
  • Revaluasi Aktiva Tetap
  • Konfirmasi Kredit Pajak
  • Pengaruh pada kepemilikan hubungan istimewa
  • Rekonsiliasi Fiskal
  • Bentuk usaha tetap
  • Studi kasus persoalan pajak badan

Manajemen Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

  • Klasifikasi pajak penghasilan; PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26
  • Objek dan bukan objek PPh
  • Tarif pajak dan strategi penghematan
  • PPh ditanggung perusahaan atau tunjangan pajak
  • Biaya jabatan dan pensiun
  • Tunjangan dan biaya perjalanan
  •  Ilustrasi perhitungan pajak PPh
  •  Pembuatan Faktur Pajak
  •    Studi kasus penyelesein persoalan PPh

Peserta

Direktur, Manajer Keuangan (Finance Managers), Tax Managers, Tax Specialists, , Finance Directors ,Financial Controller, Accountants, Financial Accounting Managers, Head of Accounting and Administration, Officer & Staff Finance and Accounting.

Metode

lecture, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

Jadwal Training 2015

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  1. 09 – 11 Maret 2015
  2. 16 – 18 Maret 2015
  3. 23 – 25 Maret 2015
  4. 30 Maret – 01 April 2015
  5. 06 – 08 April 2015
  6. 13 – 15 April 2015
  7. 20 – 22 April 2015
  8. 27 – 29 April 2015
  9. 04 – 06 Mei 2015
  10. 11 – 13 Mei 2015
  11. 18 – 20 Mei 2015
  12. 25 – 27 Mei 2015
  13. 03 – 05 Juni 2015
  14. 08 – 10 Juni 2015
  15. 15 – 17 Juni 2015
  16. 22 – 24 Juni 2015
  17. 29 Juni- 01 Juli 2015
  18. 06 – 08 Juli 2015
  19. 13 – 15 Juli 2015
  20. 27 – 29 Juli 2015
  21. 03 – 05 Agustus 2015
  22. 10 – 12 Agustus 2015
  23. 18 – 20 Agustus 2015
  24. 24 – 26 Agustus 2015
  25. 31 Agustus – 2 September2015
  26. 07 – 09 September 2015
  27. 14 – 16 September 2015
  28. 21 – 23 September 2015
  29. 28 – 30 September 2015
  30. 05 – 07 Oktober 2015
  31. 12 – 13 Oktober 2015
  32. 19 – 21 Oktober 2015
  33. 26 – 28 Oktober 2015
  34. 02 – 04 November 2015
  35. 09 – 11 November 2015
  36. 16 – 18 November 2015
  37. 23 – 25 November 2015
  38. 30 November-2 Desember 2015
  39. 07 – 09 Desember 2015
  40. 14 – 16 Desember 2015
  41. 21 – 23 Desember 2015
  42. 28 – 30 Desember 2015

Investasi dan Fasilitas

  • Rp.5.500.000 (Non Residential) Yogyakarta
    • Fasilitas : Certificate, Training kits, USB 8 GB, Lunch, Coffe Break, Souvenir, City Tour
    • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 2 peserta)
    • Quota minimum Running 2 peserta (jogja, Solo, Semarang) Quota minimum Running 3 peserta ( Jakarta & Bandung) –  ( Untuk Manado, Bali , Balikpapan dan Lombok Quota minimal 4 peserta)

    Lokasi Training (Tentative):

    • Hotel Santika Kuta, Bali
    • Hotel Nagoya Plaza, Batam
    • Hotel Fave, Balikpapan
    • Hotel Aston, Manado
    • The Santosa Villas and Resort, Lombok
    • Hotel Gino Ferucci, Bandung
    • Hotel Santika Pandegiling, Surabaya
    • Hotel Fave Pasar baru Jakarta, Jakarta
    • Hotel Ibis Solo
    • Hotel Ibis Simpang Lima, Semarang
    • Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

     

    Permintaan Brosur penawaran Training silahkan Menghubungi kami via :

    Mobile : 0823 2326 5005 – 0857 2459 5005

    Email : trainingcenterindo@gmail.com / info@jadwaltraining.co.id

    Blog : https://informasitrainingdanseminar.wordpress.com

    Web: www.informasitraining-indonesia.com

    Web www.jadwaltraining.co.id

Instruktur
Sigit Handoyo, SE , M.Bus and team

Understanding GST Concepts for Businesses

Training Understanding GST Concepts for Businesses

Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Jadwal Training 2015,2016,2017 | Jadwal Seminar 2015,2016,2017 | Informasi Training 2015,2016,2017 | Informasi seminar 2015,2016,2017  Venue : Yogyakarta, Bali, Lombok, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Solo, Semarang, Pontianak, Batam.

Permintaan Brosur penawaran : Public Training Register disini | In-House Training

  • trainingcenterindo@gmail.com
  • seminarcenterindonesia@gmail.com

Kami menerima request waktu, tempat & fasilitas hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

Training Understanding GST Concepts for Businesses

Introduction

Although GST has already been implemented in Singapore for more than 20 years, many GST-Registered businesses are still unclear about the concepts of GST and are still making mistakes in their GST submissions.  This workshop is to help attendees better understand GST and its applications.

Objectives

Upon completion of this workshop, participants will be able to;

  • To equip participants with the concepts of GST so that they can effectively apply the knowledge acquired into their area of work
  • To maintain the proper documents in case of a GST Audit
  • To provide participants with real-life case studies to reinforce better understanding
  • To enable participants to complete their GST F5 return correctly and accurately

Target Audience

Tax, Accounts & Finance Personnel who wishes to know more about GST

Duration

Two days

Curriculum

  • GST Concepts
    • Overview & Basic Concepts of GST
    • Types of Supply
    • Output Tax vs Input Tax
  • Time of Supply Rules
  • Documentation
    • Tax Invoices, Simplified Invoices & Receipts
    • Foreign Currency Invoice
    • Credit Notes & Debit Notes
  • Pre-Registration Input Tax Claims
  • Input Tax
    • Claiming of Input Tax
    • Bad Debt Relief
    • Repayment of Unpaid Input Tax
    • Fringe Benefits
    • Five Disallowed Input Tax Claims
  • Imports, Exports & International Services
    • Imports
    • Exports
    • International Services
    • Section 33(1) & 33(2) Agent
  • Reimbursement vs Disbursement
  • Frequently Asked Questions
    • Absorption of GST
    • Price Displays
    • Open Market Value
    • Disposal of Business Asset
    • Trade-In
    • Purchase of a Brand New Vehicle
    • Sale of Used Vehicle
    • Discount vs Rebate
    • Sponsorship
    • Free Samples
    • Deposits
    • Penalties & Interest
    • Reimbursement of Handphone Bills
    • Entertainment & Office Expenses
    • Incidental Expenses
    • Record Keeping
    • Transfer of Business as a Going Concern
    • Secondment of Staff
  • Completion of GST Forms
    • Completing the GST F5 Return
    • GST F5 Exercise
    • When do you need a GST F7?
  • IRAS Audit
  • Questions & Answers

Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Jadwal Training 2015,2016,2017 | Jadwal Seminar 2015,2016,2017 | Informasi Training 2015,2016,2017 | Informasi seminar 2015,2016,2017  Venue : Yogyakarta, Bali, Lombok, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Solo, Semarang, Pontianak, Batam.

Permintaan Brosur penawaran : Public Training Register disini | In-House Training

  • trainingcenterindo@gmail.com
  • seminarcenterindonesia@gmail.com

Kami menerima request waktu, tempat & fasilitas hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

Training Restitusi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, Gugatan

LATAR BELAKANG :

Proses Restitusi Pajak perlu dipahami oleh Wajib Pajak agar dapat mempermudah dalam Pemeriksaan Pajak. Setiap Pemeriksaan Pajak akan menghasilkan produk ketetapan pajak yang kemungkinan  memberatkan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Keberatan, Banding & Gugatan adalah Hak Wajib Pajak yang harus juga dipahami untuk menyikapi ketetapan pajak yang memberatkan tersebut.

 

CAKUPAN MATERI TRAINING :

  1. Restitusi Perpajakan :
    • Dasar Hukum Resitusi Perpajakan
    • Restitusi PPN
    • Restitusi PPh Badan
    • Restitusi PPh Orang Pribadi
    • Prosedur Permohonan Restitusi
    • Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar PPh/ PPN
    • Jangka waktu Resitusi PPh/ PPN
    • Hka & Kewajiban Wajib Pajak dalam Resitusi PPh/ PPN
    • Hal-hal yang diperlukan dalam proses Restitusi PPh/ PPN
  2. Pemeriksaan Pajak :
    • Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak
    • Tata Cara & Prosedur Pemeriksaan Pajak
    • Jenis Pemeriksaan Pajak
    • Kriteria Pemeriksaan Pajak
    • Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak
    • Sanksi Perpajakan dalam Pemeriksaan Pajak
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Pemeriksaan Pajak
  3. Keberatan
    • Dasar Hukum Keberatan
    • Tata Cara & Prosedur Pengajuan Keberatan
    • Jangka Waktu Keberatan
    • Sanksi Perpajakan Keberatan
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Keberatan
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Keberatan
  4. Banding
    • Dasar Hukum Banding
    • Tata Cara & Prosedur Pengajuan Banding
    • Jangka Waktu Banding
    • Sanksi Perpajakan Banding
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Banding
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Banding
  5. Gugatan
    • Dasar Hukum Gugatan
    • Tata Cara & Prosedur Pengajuan Gugatan
    • Jangka Waktu Gugatan
    • Sanksi Perpajakan Gugatan
    • Hak & Kewajiban Wajib Pajak dalam Gugatan
    • Hal-hal yang perlu diketahui dalam Gugatan

SIAPA YANG HARUS MENGIKUTI TRAINING INI ? :

Directors, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Consultant, Accountant, Tax Specialist

Training Grey Area Perpajakan

Informasi seminar 2015 | Informasi Training 2015 | Jadwal Training terbaru 2015 | info seminar 2015 | Info training 2015 | Jadwal Seminar 2015 | Jadwal training 2015 | Jadwal Workshop 2015| Info training indonesia 2015 | Seminar Running 2015 | Training Running 2015 | In-House Training 2015

Deskripsi

Ketentuan perundang-undangan dalam sistem perpajakan sudah seharusnya menganut asas certainty (kepastian). Asas kepastian menjamin bahwa regulasi yang ditetapkan dapat dipahami (comprehensible), tidak menyisakan ruang keraguan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan penuh (must be unambiguous and certain), tidak hanya bagi fiskus atau otoritas pajak tetapi juga bagi wajib pajak. Sayangnya, di Indonesia masih terdapat ruang ketidakjelasan, daerah abu-abu atau juga sering disebut dengan grey area.

Adanya grey area dalam peraturan pajak dapat memberikan celah terciptanya perbedaan dalam menerjemahkan butir, ayat, kata-kata serta aturan turunan dalam undang-undang perpajakan. Hal ini bisa jadi merugikan wajib pajak  ketika estimasi beban pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih besar dari yang diperhitungkan disebabkan oleh beda pemahaman dengan otoritas pajak. Dengan memahami persoalan grey area, wajib pajak dapat terhindar dari perselisihan penafsiran serta mampu menyiapkan alternatif strategi dalam manajemen pajak di internal perusahaan.



Tujuan

  1. Memahami  konsep dasar dari sistem perpajakan kontemporer yang berlaku di Indonesia.

  2. Memahami  persoalan grey area yang ada di sistem perpajakan Indonesia

Materi Training Grey Area Perpajakan

1. Ruang lingkup grey area dalam sistem perpajakan Indonesia

  • Asas Sistem perpajakan serta penjabaran peraturan perpajakan komprehensif yang berlaku di Indonesia

  • Prosedur analisa ketentuan perundangan pajak

  • Urgensi pemahaman grey area bagi wajib pajak

2. Grey area di Pajak Penghasilan

  • Grey area dalam persoalan taxability pada suatu penghasilan

  • Grey area dalam deductibility pengeluaran perusahaan

  • Penilaian akuntansi pada harta baik dalam kerangka pajak atau aktiva

  • Grey area dalam persoalan bonus dan angsuran

  • Penggajian karyawan dan direksi

  • Pemotongan gaji karyawan

  • Pemotongan pajak penghasilan pada rekanan firma

  • Kontrak kerja

  • Pemotongan Penghasilan pada PPh Pasal 26

3. Grey area di Pajak Pertambahan Niai (PPN)

  • Tata cara pengkreditan pajak

  • Persoalan faktur pajak

  • Grey area pada persoalan penggunaan jasa, konsinyasi, penyerahan atau pengangkutan barang

4. Grey area di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

  • Grey area dalam persoalan wajib pajak beserta dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)

  • Grey area pada permasalahan jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak

  • Imbalan bunga untuk wajib pajak

METODE

Brainstorming,  workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

Peserta

Manajer Keuangan,  Tax Manager/Officer, Accounting Managers, Finance Managers, Internal Controller, dan Management Accountant

Training : TATALAKSANA, FASILITAS & PERPAJAKAN EKSPOR IMPOR KHUSUS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

Informasi seminar 2015 | Informasi Training 2015 | Jadwal Training terbaru 2015 | info seminar 2015 | Info training 2015 | Jadwal Seminar 2015 | Jadwal training 2015 | Jadwal Workshop 2015| Info training indonesia 2015 | Seminar Running 2015 | Training Running 2015 | In-House Training 2015

MATERI TRAINING KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

Kawasan Berikat

  1. Fasilitas Kawasan Berikat

  2. Sistem dan Prosedur Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat

    • Sistem Pemasukan Barang ke Kawasan Berikat

      1. Dari Luar Negeri (Impor)

      2. Dari Lokal (DPIL)

      3. Dari Gudang Berikat

      4. Dari Kawasan Berikat Lainnya

      5. Dari Perusahaan Fasilitas KITE

    • Sistem Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat

      1. Pengeluran Barang ke Luar Negeri (Ekspor)

      2. Pengeluaran Barang ke Kawasan Berikat Lainnya

      3. Pengeluaran Barang ke Lokal (DPIL)

  3. Audit Kawasan Berikat

  4. Customs Risk

    • Resiko Kepabeanan Terkait dengan Aktivitas Pemasukan dan Pengeluaran Barang (Aktivitas Rutin)

    • Resiko Kepabeanan pada Saat Pelaksanaan Audit Kepabeanan.

Aspek Pajak Atas Kegiatan Ekspor Impor Serta Pemanfaatan Fasilitas Khusus Kawasan Berikat

  1. Aspek Pajak Atas Kegiatan Ekspor Impor Untuk PPh Pasal 22

    • Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22

    • Hal-hal yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22

  2. Aspek Pajak Atas Kegiatan Ekspor Impor Untuk PPN

    • Dasar hukum pengenaan PPN atas kegiatan Ekspor Impor

    • Pajak Pertambahan Nilai atas Impor BKP

    • Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor BKP oleh PKP

    • Mekanisme penyetoran PPN terutang, pengisian SSP dan pelaporan di SPT Masa PPN sesuai dengan PER-146/PJ/2006

  3. Fasilitas PPN Atas Impor BKP

    • Fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN/ PPn BM atas Impor BKP

    • Fasilitas PPN/ PPn BM yang tidak dipungut atas Impor BKP

  4. Diskusi Studi Kasus.

METODE TRAINING KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

Lecturing, presentasi, diskusi interaktif, sharing, studi kasus

Peserta dapat memilih jadwal dan Lokasi (Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jakarta, Solo, Surabaya, Bali, Lombok, Balikpapan, Pontianak) training diluar yang sudah tertera didalam silabus penawaran (tentative or as request), Selagi masih dapat kami fasilitasi dan melalui konfirmasi terlebih dahulu. Kami juga menyelenggarakan In-House Training.

Fasilitas : Training Kit, Handout, Certificate, Lunch, 2 X Coffee Break, Souvenir, Pick Up Participant, Dinner/ City Tour (Khusus Jogja).

Website kami : Informasitraining-indonesia.com

Contact Us :

Telp (0274) 9183135

Wuri Handayaningsih 0856-4315-6780 /0812-1587-5419 Pin BB 2723205A
Bambang Supriadi 0823-2326-5005 / 0857-2459-5005
Email : seminarcenterindonesia@gmail.com

Training Strategi Sukses Manghadapi Pemeriksaan Pajak

Informasi seminar 2015 | Informasi Training 2015 | Jadwal Training terbaru 2015 | info seminar 2015 | Info training 2015 | Jadwal Seminar 2015 | Jadwal training 2015 | Jadwal Workshop 2015| Info training indonesia 2015 | Seminar Running 2015 | Training Running 2015 | In-House Training 2015

Deskripsi

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelanggaran pada ketentuan yang berlaku akan menyebabkan perusahaan akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) berupa sanksi (sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan) yang akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dikarenakan tidak dapat dipastikan bahwa ada wajib pajak yang aman dari pemeriksaan, maka untuk menyiasati hal tersebut, setiap perusahaan wajib pajak sudah seharusnya menyiapkan bekal untuk menyukseskan pemeriksaan pajak di perusahaannya.

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pemahaman mendasar mengenai sistem perpajakan secara holistik disertai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak beserta dengan penguasaan teknik manajemen untuk menyusun strategi handal dalam menghadapi pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan yang dilakukan tidak menambah jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

 

Tujuan

  1. Memahami sistem perpajakan di Indonesia beserta dengan tata cara pemeriksaan pajak yang selama ini sudah dilaksanakan

  2. Sanggup  menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak

Materi Training Pemeriksaan Pajak

  • Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

    • Dasar hukum pemeriksaaan pajak

    • Penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak

    • Penjelasan Sanksi ketidakpatuhan wajib pajak

    • Ilustrasi pemeriksaan pajak

    • Studi Kasus : Idenifikasi persoalan pajak di internal perusahaan

  • Titik Kritis (Critical Point) dalam Pemeriksaan Pajak

  • Perancangan Sistem Administrasi dan Akuntansi Perusahaan dalam Meminimalkan Pelanggaran Pajak

  • Persoalan grey area dalam Pemeriksaan Pajak

  • Pemeriksaan Pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) beserta dengan contoh permasalahan

  • Optimasi Manajemen Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak

Metode

Lecture, Studi Kasus, Brainstorming, diskusi,

Peserta

Manajer Keuangan, Tax Managers, Tax Specialists, Finance Managers, Finance Directors ,Financial Controller, Accountants, Financial Accounting Managers, Head of Accounting and Administration, Officer & Staff Finance and Accounting

Training : Manajemen Perpajakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) MIGAS

DESKRIPSI

Pemahaman mengenai aspek hukum dalam industri minyak dan gas nasional sangat penting mengingat kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan importir migas. Menyelenggarakan Training Manajemen Perpajakan Perusahaan Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS, untuk memfasilitasi para pelaku industri migas lebih memahami aspek perpajakan. Kursus intensif ini dilaksanakan selama dua hari dengan topik yang beragam dan mendalam. Setiap topik disampaikan oleh pemateri yang berpengalaman di bidangnya.

Dengan mengikuti Training Manajemen Perpajakan Perusahaan Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dibidang usaha MIGAS, peserta akan memahami menghitung dan membayar PPh BUT, Branch Profit Tax, yang digabung dengan bagian Pemerintah. Perlakuan perpajakan masing-masing KKKS yang didasarkan pada tanggal penandatanganan kontrak.

Dengan berlakunya PP No.79/2010 dan PMK No. 256/PMK.011/2011. Peserta juga memahami kewajiban KKKS dalam menyesuaikan perhitungan besaran bagian penerimaan Negara, persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan PPh bagi KKKS Migas. Pembahasan aspek perpajakan secara khusus berupa withholding tax yaitu kewajiban KKKS dalam memotong PPh pihak lain dan sebagai pemungut PPN juga akan diperinci. Beberapa fasilitas perpajakan terkait usaha bidang migas akan dipaparkan pula.

Materi Pelatihan

Dasar hukum dan perhitungan pajak per periode sebelum dan sesudah PP No.79/2010
Aspek Perpajakan Production Sharing Contract
Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat yang dapat Dikembalikan dalam Penghitungan Bagi Hasil dan PPh Bagi KKKS Migas.
Perlakuan PPh atas Uplift dan Pengalihan Participating Interest
Aspek PPh Pemotongan dan Pemungutan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Kewajiban PPN dan Pemungut PPN bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Tata cara Pemenuhan Kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN
Pengisian SPT Masa PPN (e-SPT)
Fasilitas Perpajakan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
Persiapan Pemeriksaan Pajak atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Informasi seminar 2015 | Informasi Training 2015 | Jadwal Training terbaru 2015 | info seminar 2015 | Info training 2015 | Jadwal Seminar 2015 | Jadwal training 2015 | Jadwal Workshop 2015| Info training indonesia 2015

Training : Pemahaman Prosedur Kepabeanan, Shipping Document & Pembayaran Internasional Dalam Transaksi Ekspor Impor

DESKRIPSI

Dalam era perdagangan global sekarang ini arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, baik dari kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan dilapangan. Salah satu kunci /cara untuk bisa memanage permasalahan diatas adalah dengan mengikuti program yang kami beri tema ”Pemahaman Tata Laksana Dan Fasilitas Kepabeanan, Shipping Document & Pembayaran Internasional Dalam Transaksi Ekspor Impor”.

Pelatihan ini khusus diberikan, didisain dan dikembangkan bagi para eksekutif ekspor impor untuk memberikan keterampilan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ekspor impor secara terpadu baik dr sisi Kepabeanan, Shipping dan Perbankan. Di akhir pelatihan, peserta akan semakin merasakan manfaat pelatihan dengan diberikan latihan pengisian dokumen ekspor – impor dengan benar serta permasalahan – permasalahan yang selama ini sering dialami dilapangan terutama yang berkaitan dgn Bea Cukai, Shipping Company dan Banking.

Metode Pelatihan :

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah lektur, workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif.

Outline :

  1. Gambaran umum kepabeanan

    • Daerah pabean

    • Kawasan pabean

    • Kewenangan pabean

    • Mengenal buku tarif bea masuk Indonesia (BTBMI)

    • Cara mengklasifikasi barang /HS

  2. Prosedur Impor

    • Pengertian Impor

    • Persyaratan Impor

    • Kedatangan Barang Impor

    • Pembongkaran & Penimbunan

      1. Di kawasan pabean / tempat penimbunan sementara

      2. Di tempat lain

    • Pungutan Negara dalam Rangka Impor

      1. Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM)

      2. Surat Setoran Pabean Cukai & Pajak (SSPCP)

      3. Cara perhitungan

        • Bea Masuk

        • Cukai

        • PPN & PPnBM

        • PPH psl 22

      4. Tata Cara Pembayaran BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPH psl 22

    • Pengeluaran Barang Impor

      1. Pengisian PIB

      2. Prosedur Manual

      3. Prosedur Disket

      4. Prosedur EDI

  3. Penetapan Jalur :

    • Jalur Merah

    • Jalur Hijau

    • Jalur Prioritas

Pemeriksaan Pabean :

    • Pemeriksaan Dokumen

    • Pemeriksaan Fisik

  1. Tata Cara Penyelesaian Barang Impor dgn sistem

    • EDI – Jalur Merah

    • EDI – Jalur Hijau

    • EDI – Jalur Prioritas

  2. Fasilitas Kepabeanan (Custom Facility)

    • Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

    • Kawasan Berikat

    • Jalur Prioritas

    • Truck-Lossing – dll

  3. Incoterms 2010 (Syarat Penyerahan Barang)

    • EX Works

    • FCA, FAS, FOB

    • CFR, CIP, CPT, CIP

    • DAT, DAP dan DDP.

  4. Shipment (Pengapalan).

    • Pengertian dari Shipment

    • Pihak- pihak ang terlibat dalam shipment

    • Tanggung Jawab & Kewajiban :

      1. Shipper/Pengirim

      2. Carrier/Pengangkut

      3. Consignee/Penerima Barang.

    • Fungsi Kapal

      1. Jenis-jenis perusahaan pelayaran

      2. Pengertian Shipping Conference

      3. Transport Documents

      4. Fungsi & Sifat B/L & AWB

      5. Jenis-jenis B/L

      6. Shipping guarantee

    • Containerized

      1. Full container Load

      2. Less than container Load

      3. Consilidation

  5. Aktifitas dan Jasa yang ada atau yg dilakukan di Pelabuhan

    • Shipping Clearance

    • Custom Clearance

    • Port Clearance

    • Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

    • Freight Forwarder

    • Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

    • Pergudangan (Warehousing)

    • Lighterage

  6. Proses Pengapalan ke Luar Negeri

    • Tata Cara booking space kapal

    • Latihan membuat shipping Instruction

    • Proses Penerbitab Bill of Lading (B/L)

    • Fungsi dari B/L

    • Hal – hal yg perlu diperhatikan di dalam B/L

    • Cara peralihan / endorsement B/L

  7. Data – data & Statement pada B/L

    • Shipper, Consignee, Notif Party

    • Carrier, Cargo dan Freight

    • Clean On Board

    • Unclean / Dirty B/L

    • Said To Contain (STC)

    • Shipper Load & Count (SLAC)

  8. Method of Payment

    • Advance Payment

    • Open Account

    • Cosigment

    • Collection

    • Letter of Credit

  9. Prosedur Ekspor dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)

    • Pengertian Ekspor

    • Persyaratan Ekspor

    • Pengelompokkan Barang Ekspor

    • Dasar & Tujuan Pengelompokkan Barang

    • Pajak / Pungutan Ekspor

      1. Dasar & Tujuan Barang dikenakan Pajak Ekspor

      2. Tata Cara perhitungan pajak ekspor

        • Harga Patokan Ekspor (HPE)

        • Surat Tanda Bukti Setoran (STBS)

        • Surat Sanggup Bayar (SSB)

    • Memahami Syarat & Kondisi L/C

    • Tata Cara Memeriksa Dokumen

  10. Pembahasan kasus – kasus yang sering terjadi dalam transaksi Ekspor – Impor

Informasi seminar 2015 | Informasi Training 2015 | Jadwal Training terbaru 2015 | info seminar 2015 | Info training 2015 | Jadwal Seminar 2015 | Jadwal training 2015 | Jadwal Workshop 2015| Info training indonesia 2015

Training : Pajak Penghasilan Pegawai

Perusahaan umumnya mempunyai kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajak dirinya (Self Assessment System) dan kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak pihak lain yang telah dipungut dan dipotongnya ( Witholding System ).

Pengaruh kewajiban perpajakan tersebut terkadang cukup besar nilainya, sehingga bagi para pengelola perusahaan persoalan perpajakan dianggap hal yang harus mendapat perhatian yang serius.

Pembayaran pajak yang benar dan efisien merupakan hal yang vital bagi suksesnya usaha yang berorientasi kepada keuntungan.

Mungkin saja suatu perusahaan akan membayar PPh lebih besar dari seharusnya karena perbedaan perlakukan akuntansi antara perusahaan dan fiscal yang belum diketahui atau difahami oleh aparat perusahaan.

Memahami peraturan PPh memang cukup ruwet, apalagi tarif, hak dan kewajiban penerima, obyek dan pengecualian, makin menambah keruwetan menghitung PPh itu. Pelatihan ini dirancang untuk memudahkan anda menghitung PPh dengan praktis dan mudah.

Tanpa pemahaman mendalam tentang seluk beluk PPh ini, mungkin saja anda kelebihan membayar pajak yang tentu akibatnya bisa merugikan perusahaan.

Sasaran peserta:
Manajer, supervisor yang kegiatan sehari-harinya harus menghitung dan
memotong pajak penghasilan

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan mengetahui dan memahami:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh Pegawai (PPh Pasal 21)

Pemotong PPh Pasal 21

Subjek dan pengecualian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP)

Hak dan kewajiban Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Objek dan pengecualian PPh Pasal 21

Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak

Tarif dan penerapan PPh Pasal 21

Pencatatan Administrasi PPh Pegawai/ Pihak Lain

Cara menghitung PPh Pasal 21 dan penerapannya bagi Pegawai Tetap. Dll, Cara membayar masa (bulanan) dan tahunan, Cara melapor PPh Pasal 21 Masa dan Tahunan, Pemeriksaaan Pencatatan Administrasi PPh Pasal 21, Pemeriksaan Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan dan Koreksi PPh Pasal 21

Training : INTERMEDIATE TAX TRAINING ON IMPORT TAX AND DUTY

DESKRIPSI 

Dalam era perdagangan global sekarang ini arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat baik dari segi konsep, peraturan, kebiasaan maupun aplikasi praktek di lapangan, para praktisi dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal terutama dengan adanya aturan dan kebijakan baru seperti penerapan UCP terbaru untuk Letter of Credit di dunia Perbankan dan National Single Window (NSW) di Bea Cukai. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, terutama dari aspek perpajakan dan kepabeanan.

Pelatihan ini akan difokuskan pada implementasi pengenaan pajak bea masuk (Tax Duty) yang berlaku saat ini, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman peserta baik secara konseptual maupun aplikatif sehingga mendukung tugas-tugas di lapangan.

MATERIALS OF TRAINING

  • Pemahaman Dasar Import Duty (Bea Masuk)

  • Definisi Ttarif adalah pajak ekspor atau impor

  • Jenis-jenis tarif pajak

  • Udang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization

  • Purchase (FOB, C&F & CIF)

  • Insurance

  • Harmonize System Code

  • Perhitungan Pajak Ekspor

  • Perhitungan Pajak Impor

  • Import Duty Calculation

  • Rekonsiliasi Fiskal

  • SPT Pajak Masa dan Tahunan

  • Jurnal Penutup

  • Simulasi dan pembagasan studi kasus

WHO SHOULD ATTEND THIS TRAINING?

Staf bidang pengelolaan pajak di perusahaan, staf keuangan & akuntansi, pelaku ekspor impor.

INSTRUKTUR

Dr. Hanifah SE.,Ak.,Msi, CA & Team / Drs. Arif Budiarto , M.Si, Akuntan & Team

Training TAX BREVET A and B

WHY ATTEND THIS COURSE?

  • After attending this course, the participants will acquire practical knowledge on tax

regulations, filing of tax submissions/reports and other tax issues.

  • Gain exposure to corporate tax, income tax, service tax, etc.

 

COURSE OUTLINE

  1. General Provisions and Taxation Procedures (KUP)
  2. Personal Income Tax
  3. Corporate Tax
  4. Tax Article 21
  5. Witholding Tax
  6. Value Added Tax (VAT)
  7. PBB, BPHTB and Stamp Duty

 

WHO SHOULD ATTEND?

All levels of finance staffs and any other staffs interested in the subject

 

INSTRUCTOR

  • Ishak Sukamardijaya, SE and Team

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation 

FACILITY

  • Module / Handout
  • Sertifikat
  • Training Kit
  • Souvenir
  • Dinner / City tour (Merapi Offroad/Prambanan/Borobudur/Wonosari Beach..etc) Pilih salah satu.
  • Pick up dari bandara jika mengirimkan minimal 3 orang