Pertanahan : Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan

Deskripsi Training Pertanahan

Hierarki peraturan terkait pengadaan tanah di Indonesia di atur di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 7 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 40 Tahun 2014. Tanah merupakan salah satu aset perusahaan yang harus dikelola dengan baik termasuk pencatatannya. Namun pada kenyataanya banyak tanah/aset milik BUMN/BUMD yang telah berpindah kepemilikan, diduduki pihak lain, atau berkurang ukurannya, serta menimbulkan hambatan saat perusahaan ingin mengoptimalkan penggunaan tanah tersebut.

Berdasarkan ketetuan Pasal 72 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, kasus pertanahan yang dalam penanganan BPN RI dinyatakan selesai dengan Kriteria Penyelesaian: Kriteria Satu (K1)1: berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengkta; Kriteria Dua (K2): berupa  Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, pencatatan dalam buku tanah, atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan; Kriteria Tiga (K3): berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain yang disetujui oleh para pihak; Kriteria Empat (K4):  berupa Surat Pemberitahuan Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai; Kriteria Lima (K5): berupa surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilahkan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

Bagaimanakah perusahaan BUMN/BUMD dapat mengambil alih kembali aset-aset yang telah dimanfaatkan oleh pihak lain atau sedang dalam sengketa? Apa saja strategi/trik yang harus dimiliki oleh bagian hukum dan bagian aset BUMN/BUMD agar dapat menghadapi subjek hukum di lapangan, dan keterampilan negosiasi bagaimanakah yang harus dikuasai untuk menyelesaikan sengketa tanah yang telah bertahun-tahun terbengkalai, termasuk kiat mengeksekusi aset tersebut dalam perusahaan BUMN/BUMD.

 

Tujuan Training Pertanahan

  1. Konflik pertanahan dalam aset BUMN/BUMD
  2. Segi-segi pengawasan yudicial dalam penyelesaian sengketa tanah
  3. Tata cara penyelesaian konflik pertanahan dalam aset perusahaan BUMN/BUMD
  4. Teknik negosiasi dalam sengketa pertanahan dalam aset perusahaan BUMN/BUMD
  5. Tata cara dan teknik eksekusi dalam sengketa pertanahan dalam aset perusahaan BUMN/BUMD

 

Materi Training Pertanahan

Hari I

  • Pengertian Dan Ruang Lingkup Kegiatan Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa, Konflik Dan Pekara Pertanahan
  1. Pengertian : Masalah, Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan
  2. Pengkajian
  3. Penanganan
  • Ruang Lingkup Kegiatan Penanganan Dan Penyelesaian
  1. Merumuskan Kebijaksanaan Teknis Di Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan
  2. Pengkajian Dan Pemetaan Secara Sistematis Berbagai Masalah, Sengketa Dan Konflik Pertanahan
  3. Penanganan Masalah, Sengketa Dan Konflik Pertanahan Secara Hukum Dan Non Hokum
  4. Penanganan Perkara Pertanaha
  5. Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Masalah, Sengketa Dan Konflik Pertanahan Melalui Bentuk Mediasi, Fasilitasi, Dan Lainnya
  6. Pelaksanaan Putusan-Putusan Lembaga Peradilan Uang Berkaitan Dengan Pertanahan
  7. Penyiapan, Pembatalan Dan Penghentian Hubungan Hukum Antara Orang, Dan / Atau Badan Hukum Dengan Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Hari II

  • Peraturan Pertanahan Yang Mengandung Ketentuan Pidana
  1. Ketentuan Pidana Dalam UUPA
  2. Peraturan Yang Mengandung Ketentuan Pidana Di Bidang Pengaturan Dan Penguasaan Serta Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
  3. Peraturan Yang Mengandung Ketentuan Pidana Di Bidang Survey, Pengukuran Dan Pemetaan
  4. Peraturan Yang Mengandung Ketentuan Pidana Di Bidang Pengaturan Dan Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah.
  • Jenis-Jenis Sengketa Dan Konflik Pertanahan
  1. Sengketa Juridis
  2. Sengketa Fisik
  3. Sengketa Landeform
  4. Sengketa Penaragunaan Tanah
  5. Sengketa Pengadilan
  • Konflik Lembaga, Kelompok Masyarakat Dan Badan Hukum

Hari III

  • Tahapan Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan
  1. Pengaduan
  2. Identifikasi Kasus
  3. Investigasi
  • Penyimpangan Terhadap Ketentuan Yang Mengandung Pidana Dalam Penanganan Dan Konflik Pertanahan
  1. Penyimpangan Terhadap Para Pihak, Subjek Dan Terhadap Objek
  2. Penyimpangan Terhadap Dokumen Sengketa
  3. Penyimpangan Terhadap Proses Dan Tata Cara Perolehan Dan Pembatalan Hak
Iklan

About Informasi Jadwal training dan seminar 2016-2017-2018

Pusat Informasi Jadwal training 2016 | Jadwal training 2017 | Jadwal training 2018 | Jadwal training 2019 | Jadwal training 2020

Posted on November 11,, in Accounting and Treasury, Jadwal Training 2016, Managerial and soft skills, Training di Bandung, Training di Jakarta, Training di Lombok, Training di Surabaya, Training di Yogyakarta and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: